Anatomi Jakarta Tenggelam

Anatomi Jakarta Tenggelam

Christianto Wibisono (ist)

Oleh: Christianto Wibisono

KEKUASAAN dimanapun mengalami konflik internal dinasti disaman kuno  hingga zaman modern. Peradaban manusia mencoba mengatur hirarki,konstitusi dan institusi secara win win solution. Agar tidak terpusat pada otoriterisme bahkantotaliterisme bila kekuasaan tidak  dibagi atas Trias Politika. Eksekutif Legislatif  Yudikatif Kemudian ada tingkatan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom yang bervariasi dari bentuik Federal dan Unitarian.

Indonesia sempat menjadi negara federal hanya 9 bulan sejak 27 Desember 1949 sampai 6 September1950. Republik Indonesia Serikat tetap memiliki Ir Sukarno sebagai Presiden, sedang Mohamad  Hatta menjadi Perdana Menteri.  Atas prakarsa tokoh Masyumi Mohamad Natsir maka DPRS mengjukan Mosi Integral Natsier mengubah bentuk Federasi RIS kembalimenjadi Negara Kesatuan dengan UUDS yang disahkan  17 Agustus 1950. Setelah itu pada 6 Sep 1950 Natsir akan menjadi PM NKRI pertama menurut UUDS 1950 atau PM ke-5 Indonesia, setelah Bung Karno, SutanSyahrir,Mr Amir Syarifuddin, dan Mohamad Hatta.

Natsir hanya berkuasa 7 bulan 11 hari berkuasa sampai 27 April 1951 dan  digantikan oleh rekan separtai Dr Sukiman 2Wiryosanjoyo yang berkoalisi dengan mantan walikota Jakarta, Suwiryo dari PNI.Kabinet Susu (Sukiman Suwiryo ) ini akan jatuh karena dianggap masuk ke blok AS Barat bertentangan dengan politik luar negeri RI yang bebas aktif. Menlu Achmad Subarjo menandatangi Mutual Security Act dengan AS maka jatuhlah kabinet Susu 3 minggu sebelum usia setahun pada 3 April 1952.

Wilopo PNI akan jadi PM RI ke-7 didampingi Waperdam Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi. Ksbinet ini selamat melewati semi kudeta 17 Oktober 1952 ketika AngkatanDarat mengerahkandemo ke IstanaMerdekamenuntut pembubaran DPRS. Justru jabatan KSAP Simatupang KSAP dihapuskan dan KSAD AH Nasution diganti Mayjen Bambang Sugeng. Kabinet ini akan jatuh 30 Juli 1953 karena petani tergilas bulldoxer di Tanjung Morawa Sumut dalam penggusuran lahan untuk PTP.

Kabinet ke-8 dibentuk oleh formatur partai kecil PIR (Partai Indonesia Raya) Mr Wongsonegoro yang meramu koalisi partai gurem dengan PNI dan mendorong lahirnya NU sebagai parpol, karena Mesyumi tidak ikut dalam kabionet yang akan dipimin oleh Dubes Ri di AS, Mr Ali Sastroamijoyo. Ditahun 1953 ketum partai PNI Sidik Joyosukarto berbaik hati menawarkan kursi PM untuk politisi partainya. Ali sendiri akan menjadi Lazarus politik Indonesia yang dua kali menjabat PM tidak berturut-turut. Kabinet pertama yang dipimpinnya sukses menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika di Bandung April 1955. Kabinet ini jatuh karena KSAD Bambang Sugeng berhenti diganti Bambang Utoyo tapi diboikot oleh Wk KSAD Kol Zullkifli Lubis.

Kabinet Ali diganti oleh Burhanudin Harahap dariMasyumi dan PNI menjadi opotis. Kebinetini sukses menyelengarakanpemilu terjujur karena partaipetahana, Masyumi hanya ditempat ke-2 setelah PNI disusul NU danPKI. Pada 24 Maret 1956 PM Ali Sastroamijoyo memimpin Kabinet Ali Roem Idham didamping 2 waperdam Roem dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU. Kabinet ini jatuh pada 14 Maret 1957 dan negara dinyatakan dalamkeadaan darurat perang.

Bung Karno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet dan Ir Djuanda tehnokrat non partai sebagai Perdana Menteri Kabinet Karyapada 9 April 1957. Situasi politik terus memanas dan mencapai puncaknya dengan pemberontakan PRRI /Permesta 15 Februari 1958.  Pemberontakan ini melibatkan mantan ketua PDRI Mr Syafrudin Prawiranegara dan 2 mantan PM Mohamad Natsir dan Burhanudin Harahap serta tokoh PSI Sumitro Djojohadikusumo.

Prof Sumitro akan berkelana di luar Indonesia selama 10 tahun dan pada 1968 menjadi Lazarus politik karena begitu dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto langsung menjadi Menteri Perdagangan dalamKabinet Pembangunan I (1968-1973 ) dan Menteri Negara Riset 1973-1978.

Pada transisi kekuasaan dari PresidenSukarno ke Jenderal Soeharto pasca kudeta G30S dan kontra kudeta 1 Oktober, Gubernur DKI yang merangkap Mendagri Mayjen Dr Sumarno Sosroatmojo ikut dalam kloter 15 menteri kabinet 100 menteri yang ditahan oleh Jendral Soeharto sebagai pengeman Supersemar. Pada 24 April  1966 Presiden Sukarno melantik Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada 14 Agustus 1967 Gubernur Ali Sadikin melaksanakan idee pemajakan casino yang  secara publik didukung opini esei Harian KAMI yang saya tulis untuk mengatasi kelangkaan budget pembangunan gedung SD dari dana pajak casino. Jika tidak ada casinomaka 600.000 anak usia sekolah akan telantar tidak bisa bersekolah. Revenue dari casino selain untuk pembangunan gedung juga untuk proyek perbaikankampung yang akan jadi model Bank Dunia. Sebagian untuk membangun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki satu generasi sebelum Sinapurea membangun Esplanade.

Presiden Soeharto dan lingkaran elite sekitarnya “cemburu” atas kinerja sukses Gubenur Ali Sadikinyang dianggap potensial jadi pesaing calon presiden. Maka  Ali Sadikin tidak dikasih jabatan apapun setelah selesai 2 term gubennur1977 diganti Tjokropranolo. Casino juga ditutup dan judi yang diizinkan adalah Poskra, SDSB, KSOB yang ditangani oleh bandar lain bukan bandar casino Petak IX, Dadi Darma (ayah Jan Darmadi) . Yayasan penyelenggara undian ini terkait ke kerabat Cendana.

Selama Orde Baru tidak ada kompetisi atau konflik antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Tapi khusus pemilihan gubernur DKI, kontestasi dan “konfrontasi” sangat mencolok. Terutama karena bekas menteri kabinet Anies Baswedan menantang petahana Basuki Tjahaya Purnama. Presiden Jokowi sangat steril dan kebal dari intervensi dalam kontestasi tersebut Karena faktor sara, petahana A Hok kalah oleh mantan menteri Anies Baswedan.

Konflk Pusat Daerah antara Presiden Indonesia dengan Gubenur DKI terjadi sangat “kasat mata”. Bila dulu Soeharto dan Ali Sadikin hanya berhadapan secara “diam diam” karena media massa tidak memberitakan kegiatan Petisi 50 Ali Sadikin. Maka dalam era reformasi ini konflik terbuka Presiden Jokowi dan Gubernur Anies tidak bisa ditutupi.

Kebijakan reklamasi dan mengatasi banjir yang secara tehnokratis jelas harus melalui NCICD (National Capital  Integrated Coastal  Development) dan Giant Ses Wall Project diverpolitisir seolah menggusur rakyat dan tidak populis. Sehingga Presiden seolah “mengalah” memilih jalan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara. Menurut saya ini merupakan “pertandingan adu wangsit”antara dua “raja”. Mengapa “raja Jawa”malah keki memindahkan ibukota karena ada “bupati mbalelo”. PDBI telah menggelar seminar dan malah mengingatkan bahwa langkah Presiden ini mirip ketika Pakubuwono II memindahkan ibukota Mataram dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745.

10 tahun kemudian Mataram pecah dua jadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dan 2 tahun kemudian Mangkunegaran menyempal lagi wilayah Surakarta. Dizaman Rafles Juni 1812  Paku Alam akan menyempal lagi sehingga Mataram pecah jadi 4 negara gurem.

Persaingan antara  walikota atau gubernur suatu ibukota negara dengan presiden petahana merupakan menu dan agenda yang dizaman modern ini masih lumrah malah jadi mode . Jadi Gubernur bersaing antara sesama capres atau seolah “mbalelo” melawan pemerintah pusat, merupakan menu dan agenda demokrasi modern. Dengan pelbagai regulasi otonomi, federasi dan atau kontestasi personal dibumbui ideologi yang sarat teologi abad pertengahan diera milenial 2020.

Masyarakat ibukota Jakarta menjadi korban” mbalelo” Gubernur petahana terhadap Presiden petahana. Kita tentu harus mempunyai barikade konstitusional dan institusional,jangan sampai pola Mataram pecah jadi 4 dan Kahuripan dibagi dua oleh Airlangga untuk dua putra, satu Daha satu Jenggala. Kebijakan relokasi ibukota juga mestinya diperhitungkan secara komprehensive. Bukan karena “sunan gerah” terhadap adipati mbalelo maka Sunan atau Sultan” memindahkan ibukota mirip Pakubuwono II pindah dari Kartasura ke Surakarta.

Sedang mengenai banjir, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, Jakarta perlu NCICD dan GSWP. Banjir tidakpilih kasih atau pilh “agama” siapapun yang berkuasa kalau ngotot tidak mau membangun dan menyelesaikan masalah banjir secara “teknokratis axiomatis”  pasti akan mengalami resiko Jakarta tenggelam. Kita sudah beberapa kali memakzjulkan presiden sebetulnya  yang bisa dimakzulkan bukan cuma Presiden. Tapi Gubernur juga bisa dimakzulkan kalau menyengsarakan rakyat  dan merugikan kepentingan nasional secara kasat mata dengan banjir yang mencolok akibat beda kebijakan yang absurd , banal dan memuakkan serta mencemaskan.

Penulis, Christianto Wibisono adalah Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia.