FSGI Dukung Revisi UU Guru dan Dosen

FSGI Dukung Revisi UU Guru dan Dosen

Presidium FSGI, Fahmi Hatib (kiri) dan Wasekjen FSGI, Satriwan Salim, dalam acara Pertemuan Nasional FSGI, 9-10 Des 2019, di Hotel Rivolis Jakarta. [SHNet/Ist]

SHNet, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan organisasinya mendukung revisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Menurut FSGI, saat ini sudah waktunya bagi pemerintah untuk membuat ‘grand design’ guru dan pemerintah seharusnya memenuhi perintah undang-undang (UU), yakni menciptakan pola ikatan dinas bagi calon guru.

FSGI menyatakan hal ini saat pertemuan dengan media, setelah membicarakan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019, di Jakarta, Selasa (10/12).

“Pemerintah sudah waktunya membuat ‘grand design’ guru. FSGI Mendukung Revisi UU Guru dan Dosen. FSGI mendorong pemerintah memenuhi perintah UU, yaitu menciptakan pola ikatan dinas bagi calon guru,” kata FSGI.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyampaikan bahwa setidaknya ada empat lapis persoalan guru di Tanah Air: Kualitas, Perlindungan, Kesejahteraan, dan Distribusi. Empat lapis persoalan guru nasional ini terpampang dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah keberadaan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).

FSGI berpandangan bahwa masalah guru sudah dimulai saat para calon guru masuk LPTK sebagai kampus pencetak calon guru. Faktanya, LPTK di Indonesia masih bermasalah dari aspek kualitas dan kurikulumnya.

“Maka Revisi UU Guru dan Dosen serta perbaikan total LPTK adalah keniscayaan, jika ingin guru berkualitas,” kata FSGI.

Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus membuat ‘grand design; pengelolaan guru. ‘Grand design’ tersebut menurutnya harus benar-benar holistik dari hulu sampai hilir.

Baca juga:
FSGI: Revisi Total Kurikulum SMK, Bukan SD-SMA!
FSGI Khawatir Mendikbud Hentikan Zonasi
FSGI Ingatkan Mendikbud Nadiem tentang “Menumpuknya” Persoalan Guru

Mulai Hulu sampai Hilir
“Di hulu mulai dari rekrutmen mahasiswa calon guru di LPTK,” kata Satri.

Fungsi LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan, melatih dan mengelola calon guru memiliki problematika tersendiri. Penyelesaian problematika tersebut juga merupakan “pekerjaan rumah (PR)” Mendikbud Nadiem.

“Harus ada perubahan radikal membenahi LPTK,” kata Satriwan.

Ia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain menata ulang keberadaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)/LPTK yang tidak bermutu yang tersebar di pelosok Tanah Air. Menurut Satriwan, FKIP/LPTK tersebut ada yang tiap semester meluluskan wisudawan calon guru, tetapi tak pernah ada perkuliahan.

“Termasuk membenahi kurikulum pendidikan di LPTK agar sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0,” usulnya.

FSGI menyebutkan bahwa potret kualitas LPTK/FKIP saat ini memang memprihatinkan.

Ia menyebutkan menurut data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016), dari total 421 LPTK, yang terakreditasi A (hanya 18 LPTK), akreditasi B (81 LPTK), sisanya akreditasi C, dan belum diakreditasi.

“Ke depan pemerintah harus memperketat, bahkan kalau perlu memoratorium pembukaan prodi-prodi pendidikan yang baru,” usul FSGI.

Satriwan menyampaikan persoalan di hilir antara lain adalah bagaimana kemampuan pemerintah menyiapkan dan mendistribusikan para guru, sehingga persoalan kekurangan guru di daerah tertentu, seperti di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T) terpenuhi.

“Supaya kelebihan guru (menumpuknya guru) di daerah/kota tertentu tidak terus terjadi,” ujarnya.

Baca juga:
FSGI: Sistem Zonasi Masih Banyak Persoalan
FSGI: Guru Adalah Wakil Negara di Bidang Pendidikan
FSGI Sayangkan Pemecatan Enam Honorer Tangerang

Ia mengingatkan jumlah mahasiswa calon guru sekitar 1,2 juta, dan lulusan LPTK sekitar 260.000 orang per tahun. Sedangkan kebutuhan guru pegawai negeri sipil (PNS) secara nasional 707.000 guru.

“Dibutuhkan keseriusan Kemendikbud dalam mengelola dan menyelesaikan kebutuhan guru dan redistribusi guru secara nasional. Pemerintah (daerah) kami nilai gagal dalam memenuhi perintah Pasal 22 UU Guru dan Dosen,” kata Satri.

Pasal 22 tersebut berisi: (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sejak 2005 sampai sekarang, pasal di atas hanya tertera di kertas, tapi tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah pusat dan daerah

Anggaran Kurang dari 20 Persen, Pemda Inkonstitusional
FSGI juga menyoroti mutu pendidikan nasional yang rendah, seperti yang terakhir tercermin dari perolehan skor Tes PISA. Skor menunjukkan para siswa Indonesia menduduki peringkat enam terbawah dari negara-negara anggota OECD lainnya.

Menurut Satriwan yang juga guru di sebuah sekolah swasta di Jakarta ini, rendahnya skor PISA adalah akibat rendahnya komitmen pemda dalam mengurusi pendidikan. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, dan minimnya pembelajaran yang berkualitas semua terlihat dari politik anggaran pendidikan kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia yang jauh di bawah 20%.

“Ada ratusan daerah yang anggaran pendidikannya di bawah 15% (data NPD Kemendikbud). Bahkan ada yang masih di sekitar 0-5%,” ujarnya.

Untuk itu, FSGI mengimbau pemda serius membuat alokasi anggaran pendidikan sesuai perintah UUD 1945 Pasal 31, yaitu minimal 20%.

“Jelas, alokasi anggaran pendidikan daerah yang sangat rendah seperti ini adalah inkonstitusional alias bertentangan dengan perintah konstitusi,” ujarnya lagi.

“Untuk itu, Kemendikbud harus mendorong, membangun sinergisitas dan koordinasi yang konstruktif dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemda, khususnya dalam politik penganggaran APBD dalam pendidikan. Dibutuhkan ‘political will’, keseriusan pemda mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai kewajiban UUD 1945 Pasal 31 (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” tambahnya.

Baca juga:
FSGI: Masih Ada Kecurangan Sistemik UN
FSGI: Masalah Klasik, UNBK Kekurangan Komputer
Hari Guru Nasional, “Kontaminasi” Politik Masih Terasa

FSGI menegaskan jika alokasi anggaran pendidikan daerah sudah baik maka akan terjadi perbaikan kualitas guru, zonasi siswa, serta peningkatan kualitas-kuantitas sarana prasarana, dan peningkatan capaian pendidikan secara umum.(whm/sp)