SMS Saja ke 1708 atau (LAPOR!) Jika Ada Masalah dan Penyimpangan BPNT

SMS Saja ke 1708 atau (LAPOR!) Jika Ada Masalah dan Penyimpangan BPNT

Layanan (Lapor!) KPM bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial atau Bank Penyalur melalui Pendamping Sosial di masing-masing wilayah / ilustrasi

SHNet, Jakarta – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disiapkan sebagai pengganti program beras sejahtera (rastra) kepada rakyat miskin diharapkan bisa mencapai target 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2020. Namun meski demikian hingga awal sampai dengan pertengahan tahun ini masih saja terdapat sejumlah kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong. Salah satu masalah yang timbul seperti yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat antara lain, masih terdapat masyarakat penerima kartu BPNT, tapi tidak terdapat saldo di dalam kartu tersebut.

Masalah serupa tidak hanya terjadi Sumatera Barat tapi juga pernah terjadi di beberapa wilayah lainnya termasuk Jombang, yang sudah lebih dari 5 bulan tidak bisa mencairkan BPNT. Hal ini butuh koordinasi dan kerjasama dari Tim Koordinasi Bansos Pangan sebagai Kontak Informasi Daerah (KID) dengan pihak bank selaku penyalur pencairan dana bantuan sosial tersebut.

Validasi dan verifikasi terus dilakukan karena banyak masyarakat yang sudah tidak lagi menjadi indikator penerima bantuan karena sudah berhasil dan sukses secara ekonomi namun masih mendapatkan bantuan. Oleh karena itu pergantian data tersebut terkendala lamanya update data dari pusat yang hanya setiap enam bulan sekali sehingga membuat pihak bank tidak dapat menyalurkan BPNT.

Tapi pemerintah yang dikoordinir Kementrian Dalam Negeri telah menyiapkan seluruh kegiatan pengelolaan BPNT. Lewat aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik organisasi penyelenggara di Indonesia, termasuk soal BPNT ini.

(LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android.

Untuk SMS, format yang ditulis untuk isi pengaduan adalah: NT(spasi)#provinsi#kab/kota#kecamatan#kelurahan/desa#aduan (tulis bentuk aduan)

Pencantuman tempat/lokasi yang rinci sampai ke tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada setiap pengaduan diperlukan agar dapat ditindaklanjuti secara tuntas oleh pengelola pengaduan BPNT. Oleh karena itu KPM BPNT perlu juga mencantumkan nomor KKS pada isi pengaduan BPNT yang dilayangkannya.

Belum lagi masalah lain seperti kartu rusak, hilang atau pun penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan kualitas beras, volume beras yang disalurkan, hingga status agen penyalur E-Warong yang tidak jelas, semuanya bisa dilaporkan lewat layanan ini.

Lewat layanan (LAPOR!), apabila terdapat permasalahan KKS patah/rusak/hilang/terblokir/saldo nol maka KPM bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial atau Bank Penyalur melalui Pendamping Sosial di masing-masing wilayah dengan menyertakan dokumen pendukung.

Selain lewat layanan (LAPOR!) KPM juga bisa melaporkan masalah atau penyimpangan yang terjadi lewat tatap muka langsung dengan Unit Pengaduan di pemerintah daerah. (*/TJE)