Seminar Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Digelar

Seminar Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Digelar

Sekretaris Balitbang Kemendikbud, Yaya Jakaria, saat membuka Seminar Nasional Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11) malam. [SHNet/Ist]

SHNet, Bogor – Sektor pendidikan dan kebudayaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), dalam periode lima tahun ke depan, akan menjadi fokus utama pemerintah. Terkait dengan pembangunan SDM tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2019 dengan tema “Tantangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Era Disrupsi”.

Seminar ini berlangsung pada 18-20 November 2019, dihadiri 39 orang penyaji dan 165 orang peserta yang terdiri dari unsur birokrat, akademisi, praktisi, dan pemerhati bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Saya setuju dengan tema yang diusung, karena sekarang era digital, revolusi industri. Oleh karena itu, paradigma pendidikan juga akan berubah baik sistem penilaian, pembelajaran, kurikulum. Ini tentu akan mengalami perubahan sehingga di RPJMN disampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terutama masalah peserta didik atau pembelajaran anak,” kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Yaya Jakaria, saat membuka Seminar Nasional Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11).

Menurutnya, kita harus memeriksa apakah yang diberikan oleh Kementerian terserap oleh peserta didik dan tenaga kependidikan.

Seminar Nasional Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11). [SHNet/Ist]

“Perhatian terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan sangat besar sehingga harus benar-benar dipantau dan dilihat hasilnya. Semua program harus benar-benar berpengaruh kepada peserta didik, dalam hal ini lulusannya,” kata Yaya.

Ia mengatakan, sektor pendidikan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah karena adanya otonomi sehingga harus ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itu, ada harapan Puslitjakdikbud dapat lebih memainkan peran memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan.

“Puslitjakdikbud ini mengawal kebijakan pembangunan supaya sinkron dan sejalan. Ini kita harus kawal,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Yaya, kita produksi lagi kolaborasi dengan pemerintah daerah dan memastikan bahwa pembangunan pendidikan kita apakah sudah ‘on the track’ dan melahirkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dilahirkan itu menurutnya harus berbasis penelitian dan pengembangan.

“Serta harus kita meningkatkan cara menganalisis data. Untuk kuantitatif mungkin masih lemah. Oleh karena itu, kita perlu bersinergi lagi dan ini kita siap untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas ini,” jelas Yaya.

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuslitjakdikbud) Kemendikbud, Muktiono Waspodo, dalam sambutannya mengatakan bahwa Seminar ini menjadi bagian yang penting bagi Puslitjakdikbud untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian khususnya di tahun 2019. Pasalnya, hasil penelitian oleh para peneliti maupun perekayasa harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Diharapkan Menjawab Tantangan Era Disrupsi
“Kita berharap hasil-hasil penelitian ini bisa menjawab tantangan kebijakan dalam era disrupsi, karena dengan penelitian bisa memperkuat perumusan kebijakan yang diambil pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini juga merupakan bagian dari kolaborasi lembaga mitra penelitian serta internal Kemendikbud,” ujar Muktiono.

Seminar Nasional Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11). [SHNet/Ist]

Menurutnya, dengan disrupsi ini, proses adaptasi dan penyampaian hasil-hasil temuan di lapangan harus cepat sehingga apa yang diinisiasi kebijakan juga menjawab tantangan dan kebutuhan yang riil di lapangan dalam era disrupsi.

“Tantangan di era disrupsi ini, yaitu bagaimana kecepatan kita untuk menyediakan hasil-hasil penelitian kita untuk para pengambil kebijakan, karena ada tantangan multidimensi sehingga kita harus lebih cepat bahkan harus lebih awal dalam memprediksi apa yang akan terjadi kedepannya dan bagaimana harus mengantisipasi hal tersebut. Inilah yang saya sebut dengan mampu mengurai dan mengadaptasi dari perkembangan yang amat cepat. Jadi ada tantangan bagaimana para peneliti bisa menggali referensi yang kuat, bagaimana peneliti harus peduli pada keadaan di lingkungannya, dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya.

Menurut Muktiono, seminar nasional hasil penelitian ini juga untuk menjawab tiga tantangan kebijakan pendidikan ke depan. Ketiga tantangan tersebut yaitu mempertahankan akses pendidikan yang terus meningkat, hadirnya era disrupsi yang menuntut sumber daya pendidikan yang adaptif dan memiliki kemampuan belajar terus menerus, dan semakin beragamnya pelaku pendidikan yang menuntut karakter kebijakan yang lebih fleksibel, dapat dikustomisasi, dan mampu merangsang partisipasi yang luas dari segenap pihak.

“Tantangan ini harus diatasi dengan sinergi strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengemukakan berbagai temuan dan analisis dari hasil penelitian mereka, para penyaji dalam seminar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai tindak lanjut, Puslitjakdikbud akan menyosialisasikan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui seminar ini kepada para pemangku kepentingan terkait, terutama para pengambil kebijakan di lingkungan Kemendikbud.

Semua rekomendasi yang muncul dalam seminar akan ditelaah dan dipilah menurut skala prioritas. Beberapa rekomendasi yang dinilai sangat strategis akan diprioritaskan untuk disampaikan kepada pimpinan satuan kerja yang relevan agar dapat segera ditindaklanjuti. (whm/sp)