Program BPNT Mencakup di Seluruh Desa

Program BPNT Mencakup di Seluruh Desa

SHNet, Jakarta – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) punya tujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran bantuan sosial ini yakni keluarga penerima manfaat (KPM), dan ke depannya bisa memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin.

Selain itu program ini diharapkan bisa mendorong usaha eceran rakyat, juga memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran.

Pada 2019, BNPT diharapkan bisa menyentuh 15,6 juta rumah tangga miskin (RTM) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Nilai BPNT 2019 mencapai Rp 20,5 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, mencatat masih terdapat 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen penduduk miskin dari total 260 juta penduduk di Indonesia. Namun, jika dibandingkan pada September 2018, jumlah penduduk miskin itu berkurang 529,9 ribu orang, bahkan berkurang hingga 805,1 ribu orang jika dibandingkan Maret 2018.

Lokasi pelaksanaan dan pentahapan perluasan BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengendali. Kementerian Sosial menyampaikan surat keputusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditembuskan pentahapan ke Pemerintah tersebut provinsi sebelum mengenai pelaksanaan penyaluran di suatu wilayah.

Program BPNT bagi rakyat miskin dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang juga mencakup seluruh kecamatan dan desa. Perluasan BPNT di tahun 2019 ini sudah diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM.

Diketahui, di beberapa daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai akan ditetapkan mekanismenya.

Pagu BPNT Kabupaten atau Kota merupakan jumlah KPM BPNT di setiap Kabupaten atau Kota. Pun diketahui, Menteri Sosial menerbitkan SK tentang jumlah KPM dan lokasi bantuan sosial pangan. Yang terdiri, dari Bansos Rastra dan BPNT untuk tingkat Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dapat membuat lebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menambah pagu, Penerima Manfaat BPNT bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM. Namun, terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kecuali, ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme BPNT dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran Program BPNT dengan pembiayaan APBN. Diketahui, penerima BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan.

Selanjutnya, disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT bersumber dari data terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota melaliu aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan. (maya)