Perhutanan Sosial Diharapkan Dikelola dengan Berkoperasi

Perhutanan Sosial Diharapkan Dikelola dengan Berkoperasi

SHNet, JAKARTA – Mengembangkan dan memajukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional harus menjadi agenda nasional. Berbagai kebijkan pemerintah harus saling mendukung dan mengarah kepada penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi dan UMKM adalah dasar paling kuat bagi perekonomian Indonesia.

Karena itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berharap kelompok masyarakat pengelola hutan sosial di Indonesia bisa berkoperasi, agar memiliki daya saing untuk masuk ke global value chain. “Terlebih lagi, salah satu proyek besar pemerintah untuk transformasi ekonomi adalah kehutanan sosial. Program tersebut masih perlu percepatan,” kata Teten Masduki pada acara Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) dan Awarding Tokoh Hutan Nasional 2019 di Jakarta, Kamis (28/11).

Ia mengatakan, akses masyarakat kepada lahan akan memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi di masyarakat. “Akan muncul koperasi-koperasi petani, perkebunan, nelayan, dan sebagainya, sebagai pusat ekonomi baru di masyarakat,” katanya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengakui, saat ini struktur ekonomi bangsa ini kurang berkeadilan. Masih diperlukan transformasi ekonomi. Masyarakat harus memiliki akses terhadap lahan. “Akses kepada lahan itu untuk memperbaiki struktur ekonomi yang berkeadilan. Kita mencoba membangun keadilan di Indonesia. Untuk itu, kami ditugaskan agar bekerja lintas sektoral, tidak lagi sendiri-sendiri,” tegasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM, jelasnya, akan masuk ke semua sektor, yaitu pertanian, industri, kelautan dan perikanan, hingga kehutanan dan lingkungan hidup. Karena Kemenkop dan UKM yang memiliki tupoksi pembinaan pelaku usaha di semua sektor tersebut. “Kerjasama antar kementerian dan lembaga akan melahirkan ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, harus ada percepatan pembangunan ekonomi rakyat di sektor kehutanan. Konsep atau model bisnisnya sedang disiapkan. Salah satunya, bisa kemitraan dengan usaha besar. “Kita harus sudah masuk ke komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan sektor kehutanan banyak terkandung sumber kekayaan hayati yang punya nilai ekonomi tinggi,” jelasnya.

Teten akan mendorong model bisnis tersebut bisa masuk ke global value chain dan terintegrasi ke sistem supply chain. “Dari proses bahan baku hingga masuk ke pasar,” tambahnya.

Teten Masduki

Berjalan Baik

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, pada kesempatan yang sama  mengatakan, setelah diluncurkan sejak September 2016 program kehutanan sosial semakin berjalan dengan baik. Selain itu, juga telah banyak melahirkan tokoh-tokoh hutan sosial di seluruh Indonesia. Ia menjamin program perhutanan sosial akan terus dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan hutan sosial, lanjut Siti Nurbaya, adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat, resolusi konflik, sebagai pusat pertumbuhan desa, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. “Program ini juga mampu menciptakan SDM Indonesia yang unggul dan sebagai wahana Indonesia maju,” kata Siti Nurbaya.

Sementara itu, antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjalin sinergi program untuk penguatan dan pemberdayaan pembudidaya. Sinergi sangat penting dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan skala usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi dan ekspor dari kelompok-kelompok usaha budidaya.

“Kami minta dukungan dan support kepada Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk penguatan kelembagaan termasuk pembentukan koperasi kepada pelaku usaha budidaya, karena bantuan di perikanan budidaya harus berbentuk koperasi,” kata Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto.

Slamet mengatakan dari 6 juta pembudidaya, umumnya masih berbentuk kelompok usaha dan yang berbentuk koperasi masih sangat sedikit, hanya sekitar dua persen. Melalui penguatan kelembagaan dengan membentuk koperasi akan mendorong budidaya lebih berkembang, mempermudah akses pembiayaan berbunga ringan seperti KUR. Ini akan menjadikan pembudidaya menjadi kelompok usaha mandiri dan mampu naik kelas.

“Kelompok usaha budidaya yang selama ini mendapat intervensi penuh dari pemerintah setelah naik kelas dapat mengakses pembiayaan komersial dan menjadi mitra pembina baru kelompok-kelompok usaha baru,” kata Slamet.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha budidaya agar prosesnya berlangsung cepat.  Dengan berkoperasi diharapkan para pembudidaya usahanya lebih terintegrasi, usahanya fokus dan lebih cepat untuk maju. (inno jemabut)