Penyaluran BPNT Mengacu Pada 4 Prinsip Umum Ini

Penyaluran BPNT Mengacu Pada 4 Prinsip Umum Ini

Ilustrasi registrasi calon KPM BPNT / dok. Kemensos RI

SHNet, Jakarta – Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus menjadi mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu manfaat yang ingin diberikan oleh pemerintah lewat penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT). Ketersediaan pangan merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Namun selain ada tersedia, ketahanan pangan juga berbicara tentang bagaimana seseorang bisa mengaksesnya sehingga bisa segera mendapatkannya dengan mudah. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Tidak hanya itu manfaat yang diperoleh dari BPNT. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi tolok-ukur keberhasilan program penyaluran BPNT ini dikatakan berhasil.

Untuk itu agar program yang dilakukan bisa berjalan dengan baik serta tepat sasaran dan efektif, BPNT mengacu pada 4 prinsip umum dalam penyalurannya. Yang pertama tentu program ini mengacu kepada prinsip mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM), ini yang masih menjadi ‘PR’ bagi Tim Koordinasi Bansos Pangan di lapangan, apalagi jika harus menjangkau kalangan masyarakat miskin yang ada di pelosok daerah.

Perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dari setiap lembaga pemerintah yang terlibat dan juga pemda terkait untuk memberi KPM kemudahan akses bantuan sosial. Terkait BPNT, Kemensos mencatat saat ini dari 514 kabupaten, tersisa 202 kabupaten yang belum melaksanakan BPNT.

Dirjen PFM, Andi ZA Dulung, optimistis seluruh wilayah akan melaksanakan BPNT. Sejumlah program disiapkan untuk mengatasi kendala di wilayah terpencil yang sulit mengakses internet.

“Daerah yang masih blank spot juga sedang dipersiapkan apakah dengan teknologi atau dengan metode agar masyarakat bisa menerima bantuan tanpa ketergantungan pada internet,” ucap Dirjen PFM.

Berikutnya program BPNT mengacu pada prinsip memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

Dalam pelaksanaan BPNT, sesuai surat edaran Mensos, program ini akan memaksimalkan penggunaan bahan pangan dari Bulog yang disalurkan melalui e-Warong. Selain itu,pihaknya juga akan melakukan perbaikan penyaluran bahan makanan dan ini nantinya akan dibuat aturan yang sama di seluruh Indonesia.

Prinsip yang ketiga dari program ini adalah mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM. Dan prinsip yang terakhir, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Oleh karena itu semua pendamping program bantuan sosial dilarang menjadi pemasok untuk menghindari konflik antar pendamping.

Proses pengecekan keberadaan Calon KPM dilakukan oleh Bank Penyalur, dan Kementerian Sosial, serta pendamping BPNT berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait lainnya. Pengecekan terhadap Calon KPM yang tidak hadir/mengambil Kit KKS sampai batas waktu registrasi berakhir.

Jika semua berjalan dengan prosedur yang sudah ditetapkan maka manfaat lain dari program ini yakni meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan akan juga tercapai. (*/TJE)