Pendamping BPNT Punya Peran Penting dalam Memerangi Kemiskinan

Pendamping BPNT Punya Peran Penting dalam Memerangi Kemiskinan

Pendamping sosial punya peran penting untuk membimbing dan mengedukasi KPM agar penyaluran BPNT boleh tepat sasaran dan efektif / dok Kemensos RI

SHNet, Jakarta – Ketersediaan internet menjadi sebuah kendala bagi Kemensos RI untuk menuntaskan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga mencapai daerah-daerah terpencil. BPNT menjadi salah satu program Kemensos RI berupa bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Namun belum seluruh wilayah yang didata dan punya rakyat miskin di daerahnya, melek teknologi serta punya infrastruktur yang memadai untuk bisa menjalankan program ini secara langsung. Hal ini tentu sangat disadari oleh Kemensos RI, serta Ditjen PFM, pemerintah daerah dan juga instansi terkait lainnya. Butuh waktu untuk meng-edukasi, bimbingan, dan transfer teknologi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) agar program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.

“Pergantian Rastra menjadi BPNT secara bergelombang atau bertahap itu dalam rangka agar semakin hari makin siap. Artinya, kalau pun ditunda tidak akan ada perubahan yang signifikan sehingga sudah bisa dimulai pada September,” kata Dirjen PFM, Andi, saat Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah di Lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 di Yogyakarta, awal September lalu.

“Daerah yang masih blank spot juga sedang dipersiapkan apakah dengan teknologi atau dengan metode agar masyarakat bisa menerima bantuan tanpa ketergantungan pada internet,” tambah Dirjen PFM.

Untuk itu sudah jauh-jauh hari Ditjen PFM membentuk pendamping untuk program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh lembaganya. Pendamping bantuan sosial atau biasa disebut pendamping sosial adalah Seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan.

Untuk program Bansos Pangan, Pendamping Sosial terdiri dari Koordinator Tenaga Kerja Sosial Kabupaten/Kota, Koordinator PKH Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping PKH dan Asisten Pendamping PKH. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut KORTEKS pada akhirnya menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam hal memerangi kemiskinan di daerah. Setidaknya mereka punya 6 tugas pokok berdasarkan keputusan Menteri Sosial, yakni Kepmen No. 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017, yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By name By address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo atau kini lebih dikenal dengan nama KKS;
4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi.
6. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kemensos RI, saat ini terdapat 510 pendamping nasional, dimana mereka terbagi masing-masing 181 pendamping bertanggung jawab di Wilayah I dan III, sementara 148 pendamping lainnya bertugas di Wilayah II.

Jadi dalam program BPNT ini sangat penting tugas pendamping dalam menyukseskan program tersebut agar berhasil tepat sasaran dan dapat menjangkau hingga ke daerah terpencil. Mereka punya peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi By Name By Address KPM penerima BPNT, dan selanjutnya berkoordinasi dengan Bank Penyalur dan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk pendataan E-Warong.

Seorang pendamping juga punya tugas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan Pendamping Sosial lainnya untuk memastikan KPM menerima informasi dan mengerti mengenai program BPNT ini. Kemudian dalam fungsi membimbing dan mengedukasi mereka diharuskan bisa memberikan bimbingan dan mengkoordinasi peregistrasian KPM, memberikan bimbingan mekanisme pencairan dan penyaluran. Selain itu mereka pun harus melakukan koordinasi dengan Tikor Bansos Pangan dan Bank Penyalur dalam memberikan daftar E Warong ke KPM, mengedukasi jenis bahan pangan yang dapat dibeli dengan kartu keluarga sejahtera (KKS), dan mengedukasi KPM mengenai cara pengaduan permasalahan pemanfaatan dana BPNT.

Terkait BPNT, Kemensos mencatat saat ini dari 514 kabupaten, tersisa 202 kabupaten yang belum melaksanakan BPNT. Diharapkan lewat program BPNT ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, targetnya pada September 2019 kemarin, angka kemiskinan bisa turun mencapai 9 persen. (*/TJE)