Pemerintah dan DPR Tinjau  Bekas Karhutla di Sejumlah Propinsi

Pemerintah dan DPR Tinjau  Bekas Karhutla di Sejumlah Propinsi

SHNet, JAKARTA – Seusai rapat kerja (raker) perdana, Selasa (5/11) lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (8/11). Kunker tersebut dilakukan ke beberapa provinsi, yakni Kabupaten Ogan Ilir-Sumatera Selatan, Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau-Kalimantan Tengah, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar-Riau serta ke tempat terkait pengendalian karhutla di Provinsi Jambi.

Pada Kunker ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah, mendampingi kunker Komisi IV DPR yang  dipimpin oleh wakil Ketua Hasan Aminudin (Fraksi Nasdem). Pada kunker ini, KLHK dan Komisi IV DPR bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumsel, Satgas Karhutla, dan Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir, DPR lebih banyak menggali berbagai kendala dan hambatan yang ditemui oleh satgas karhutla di lapangan. Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespon dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla, antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

DPR mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan. Di di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar-Riau, penegakan hukum karhutla telah dengan tegas dilakukan. Kunker di Riau dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra) didampingi oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Bupati Kampar.

DPR mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para Manggala Agni dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta komitmen KLHK dalam upaya penegakan hukum. Ke depan, DPR meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Sementara kunker ke Kalimantan Tengah, pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Hudoyo mendampingi Wakil Ketua DPR, Dedi Mulyadi (Fraksi Partai Golkar) dalam rangka peninjauan areal bekas karhutla di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau. Dalam dialog dengan masyarakat peduli api, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk relawan pencegah api agar kejadian karhutla dapat diminimalisir.

DPR sempat mengobservasi tanaman berusia 3-4 tahun. Sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang sangat antusias, KLHK akan membangun 1.000 Kebun Bibit Desa agar lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit, serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Pada kunker ke Jambi,  DPR juga mengapresiasi upaya pengendalian Karhutla di daerah tersebut. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, pada kesempatan itu mendampingi KetuaKomisi IV, Sudin (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), bersama unsur Muspida Jambi, Badan Restorasi Gambut, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan unsur Satgas Karhutla Jambi.

DPR dan pemerintah sempat berkunjung ke Markas Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni Kota Jambi dan melakukan diskusi lapangan terkait sumberdaya pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla menurut Komisi IV DPR RI menekankan pada upaya pencegahan. (ij)