Menteri LHK Siti Nurbaya Ajak KADIN Buka Lapangan Kerja Sektor Kehutanan

Menteri LHK Siti Nurbaya Ajak KADIN Buka Lapangan Kerja Sektor Kehutanan

Ist

SHNet, JAKARTA – Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengajak pengusaha anggota Organisasi  Kamar dan Industri  (KADIN) membuka lapangan kerja  pada  sektor kehutanan.

Pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan (TORA) serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masuarakat untuk pemulihan lingkungan.

Ajakan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan ketika memberikan sambutan di hadapan 120 peserta Rakornas KADIN  untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta , Selasa (5/11) . Dalam forums dialog, selain Menteri LHK juga hadir petinggi KADIN yakni  Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya.

Siti menjelaskan, ruang lapangan kerja yang luas itu memerlukan man days atau tenaga kerja yang sangat banyak. Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih  harmonis antara bisnis  skala besar dan bisnis  masyarakat dalam tujuan peningkatan  kapasitas  dan know how masyarakat dalam mengelola  usaha  dengan basis sumberdaya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya.

Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry  pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.

Dalam Rakornas KADIN ini , Menteri Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan yaitu : peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta dijelaskan juga bagaimana KLHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi  yang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus juga penting  untuk  penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerjasama dunia usaha dan KPH  untuk pangan.  Hal itu telah diatur dalam Permen Lhk no 81 tahun 2016.

Siti mengatakan, sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan  oleh pemerintah/KLHK dan diantaranya  telah diimplementasikan, namun masih  harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani  ekses yang muncul dalam  implementasi program-program tersebut.

Langkah Korektif Pemerintah

Ia menjelaskan tentang langkah-langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK. Dikatakan bahwa berbagai langkah korektif  yang telah terjadi untuk kelancaran  investasi di Indonesia. “Penyempurnaan  sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dan lain-lain,”tambah Siti.

Menurut Menteri LHK,  dalam upaya lanjut  menyempurnakan sistem kerja yang baik dalam dunia usaha KADIN maupun  grass root di lapangan, maka diperlukan langkah kolaboratif bersama.

Ketua Umum KADIN  Rosan Roeslani  juga menegaskan hal tersebut dan menunjukkan bahwa selama ini sudah ada langkah responsif Menteri LHK atas beberapa  persoalan dunia usaha.

Sementara itu Franky Wijaya menyatakan bahwa  dengan berbagai kelancaran dan dukungan pemerintah serta langkah kolaboratif, maka dileoyeksikan ke depan bahwa sektor pertanian akan dapat meningkatkan kontribusi GDP setidak 1,5 %.

Pada kesempatan itu juga Menteri menyampaikan ucapan terima kasih atas  langkah-langkah yang telah  di tempuh dunia usaha untuk mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah di daerah-daerah remote dalam pemadaman api karhutla.

Selain itu juga terima kasih atas kepatuhan dalam tata kelola gambut  oleh sekitar  68 pemegang konsesi hutan/HTI dan 123 perkebunan swasta, terutama sawit.  Menteri Siti  juga mengingatkan bahwa pada 2019 ini ada lk 79 perusahaan yang disegel karena indikasi karhutla dan sedang di tangani oleh pemerintah.

Ditegaskan oleh Menteri Siti bahwa model pengawasan pemerintah dalam hal ini pengawasan pembinaan atau binawas  dilakukan untuk kita terus membangun dengan baik dan dengan ramah lingkungan.  Dalam kaitan ini maka dalam penanganan dispute/perselisihan dan potensi konflik masyarakat juga pelru dikelola dengan baik untuk membangun usaha bersama yang harmoni, diantaranya  melalui langkah-langkah sosialisasi berikan penjelasan, komunikasi, dan mediasi, serta usaha bersama antara dunia usaha, kelompok masyarakat dan didukung fasilitasi pemerintah.

Diproyeksikan bahwa ke depan agribisnis Indonesia  menjadi lebih cerah, dengan kontribusi GDP yang makin meningkat nyata, menurut Franky Wijaya mengakhiri diskusi.(ij)