Mensos: “Penting Integrasi Pengelolaan DTKS untuk Ketepatan Sasaran Bansos”

Mensos: “Penting Integrasi Pengelolaan DTKS untuk Ketepatan Sasaran Bansos”

Juliari P Batubara / Dok Kesos

SHNet, Jakarta – Guna mengejar target pengentasan kemisikinan di tanah air yakni 15,6 juta keluarga penerima manfaat BPNT di tahun 2020, Kemensos RI terus menggenjot pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Keberhasilan dari penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) sangat tergantung dari akurasi data yang diperoleh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Menteri Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Artinya, seluruh pemberian bantuan untuk penanganan fakir miskin termasuk Bantuan Pangan Non Tunai harus mengacu pada DTKS yang ditetapkan Menteri Sosial, agar bantuan tersebut tepat sasaran.

DTKS menjadi dasar penyaluran seluruh bansos dan subsidi dari pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miskin.

Untuk itu, data yang dipergunakan harus valid agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Dalam DTKS berisi data sosial ekonomi rumah tangga berpengeluaran terendah berdasarkan data ‘by name by address’.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Juli 2019, terdapat 29.133.603 keluarga dan 98.111.085 individu. Data ini digunakan untuk semua program bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua program bansos di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berbasis DTKS.

Misalnya, sebanyak 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan BPNT dan 10 juta KPM menerima bantuan PKH. Demikian halnya dengan Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menggunakan DTKS.

Lewat Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin yang ada di tanah air, dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik, dan menetapkan data terpadu.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara, baru-baru ini menyatakan betapa pentingnya integrasi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Integrasi data dinilai penting untuk mendukung ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial ( Bansos) yang bernilai puluhan triliun.

“Saya minta terus dikaji berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan mencari solusi dari tantangan pengelolaan data,” kata Juliari di Gedung Cawang Kencana yang kini menjadi kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) pada akhir bulan Oktober lalu.

Hal tersebut Mensos sampaikan usai mendengar paparan Kepala Pusdatin Kesos, Mirza Pahlevi, mengenai mekanisme penggantian kepesertaan Penerima Biaya Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berbasis pada DTKS. Selain itu, soal peran pemerintah daerah, baik dalam verifikasi dan validasi data PBI-JK, maupun dalam penetapan penerima manfaat program Bansos.

Kemensos RI berkomitmen meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Agar program bansos dan subsidi yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran. Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah KPM dan lokasi bantuan sosial pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan BPNT untuk tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu Penerima Manfaat BPNT bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (*/TJE)