Ketua INW Josmar Naibaho, Ide Ngawur Minta BNN Dibubarkan

Ketua INW Josmar Naibaho, Ide Ngawur Minta BNN Dibubarkan

SHNet, Jakarta – Ketua Indonesia Narcotic Watch, Josmar Naibaho menyayangkan dengan adanya usul agar BNN dibubarkan. Dimana  ide tersebut adalah ngawur, emosional dan gegabah. Mengingat saat ini narkoba menjadi salah satu ancaman terbesar bangsa Indonesia.

Menurutnya lagi, mestinya DPR memberikan solusi penguatan kelembagaan BNN dan bukan untuk dibubarkan yang akhirnya  patut dicurigai, Ide pembubaran ini adalah bagian skenario besar para bandar dan sindikat narkoba.

” Tau tidak, Indonesia ini sudah dijadikan ladang mencari uang bagi para bandar narkoba lintas laut. BNN sendiri sudah banyak menangkap para bandar narkoba, yang harusnya para anggota dewan itu tahu bagaimana BNN sudah bekerja keras untuk membasmi narkoba,” tegas Josmar lagi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam hal lainnya INW juga sangat tidak setuju bila disebut BNN tempat penampungam jenderal non jon juga sangat tidak tepat. Banyak jenderal Polri yg berprestasi di BNN. Sebut saja Budi Waseso yang cukup berhasil memberikan tekanan kepada terhadap peredaran narkoba dan sindikatnya.

” Ada juga Arman Depari yang memiliki pengalaman mumpuni dalam membongkar jaringan narkoba di tanah air,” ujarnya menambahkan.

Ditambahkannya lagi, dalam catatan INW permasalahan BNN yang terbesar ada dikepemimpinan. Kalakhar BNN saat ini bukanlah orang yang tepat dibidang narkoba.

” Karena menurut catatan kami beliau tidak memiliki pengalaman dalam hal jaringan narkoba. Hampir dalam penugasannya selama di Polri tidak pernah bertugas dibidang ini. Dan INW sudah kritisi tentang penempatan beliau di BNN karena terkesan melanggar UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 69 huruf e mengamanatkan sebelum diangkat jadi kepala BNN seseorang itu harus berpengalaman paling singkat lima tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat dua tahun pernah bertugas dalam pemberantasan narkotika,” paparnya lagi.

Nah ini yang tidak dipenuhi oleh Kepala BNN sekarang. Tetapi Presiden tetap mengangkatmya.Hal lain yg perlu dikaji sebetulnya adalah bagaimana penguatan BNN sebagai sebuah institusi. Sebagai institusi, keberadaan BNN sdh tepat. UU yang mengatur ttg BNN pun sebetulnya sudah cukup lengkap.

Hanya saja koordinasi antar unit/lembaga yang menangani narkoba masih tumpang tindih. Olrh karenanya kewenangan penanganan narkoba sebaiknya diserahkan penuh ke BNN.

Unit narkoba yg ada di lembaga lain seperti dijajaran kepolisian dilebur menginduk ke BNN. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan tidak menimbulkan persaingan dan gesekan tidak sehat dilapangan.

” Intinya, kalau mau BNN kuat, benahi kepemimpinannya dan perkuat kewenangannya sebagai pengendali tunggal permasalahan narkoba,” tegas Josmar lagi. (maya)