Kemensos Terus Lakukan Pembekalan dan Pemantapan untuk Pendamping Sosial

Kemensos Terus Lakukan Pembekalan dan Pemantapan untuk Pendamping Sosial

pendamping sosial BPNT, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) dan PKH untuk melaksanakan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsi pendamping BPNT dengan mengawasi pelaksanaan BPNT sesuai dengan prinsip 6T / dok Kemensos RI

SHNet, Jakarta – Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini telah dilakukan melalui program beras sejahtera (rastra), agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui BPNT diharapkan program ini dapat memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat progam untuk memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.

Tidak hanya beras saja tapi bantuan sosial dari pemerintah ini juga diperluas penyalurannya dengan sejumlah kebutuhan pokok yang penting untuk dirasakan oleh masyarakat bawah. Tidak diberikan secara langsung tapi lewat program non-tunai yakni menukarnya dengan jumlah saldo yang ada di kartu keluarga sejahtera dengan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan, seperti gula, telur dan/atau minyak goreng.

Tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan perubahan atau transformasi dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial ini, namun sangat disadari diperlukan tenaga-tenaga kesejahteraan sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program bantuan sosial ini.

Tidak hanya mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM Bansos Pangan, serta mengkoordinasi pemantauan penyaluran bantuan sosial pangan tapi tenaga kesejahteraan sosial juga harus bisa melakukan pendekatan kepada para penerima manfaat untuk mengedukasi, memberi arahan agar terbiasa dengan manfaat dan mekanisme BPNT.

Seorang pendamping sosial, begitulah istilah di lapangan bagi tenaga kesejahteraan sosial ini, mereka diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan.

Untuk program Bansos Pangan, Pendamping Sosial terdiri dari Koordinator Tenaga Kerja Sosial Kabupaten/Kota, Koordinator PKH Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping PKH dan Asisten Pendamping PKH.

“Para pendamping agar menjadi seorang mentor yang membantu menjalankan program BPNT ini supaya dapat terlaksana dengan lancar, tanpa ada kendala berat,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos, Andi ZA Dulung dalam sebuah acara pembekalan dan pemantapan bagi para pendamping sosial.

Acara berupa Bimbingan Pemantapan Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI di The Rich Hotel Yogyakarta, pada 22 Oktober 2019 lalu. Tak kurang dari 373 peserta hadir. Mereka adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi sebanyak 11 orang, Supervisor Kabupaten/Kota 181 orang, dan Koordinator Tenaga Kesejahterahan Sosial (Korteks) 181 orang.

Seorang pendamping diharapkan mampu melakukan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi terhadap keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka juga punya tugas untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Sasarannya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang akan didata lalu kemudian diregistrasi sebagai KPM.

Selain itu pendamping juga perlu mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM program keluarga harapan (PKH) dampingannya dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), juga melakukan fungsi penanganan pengaduan, dan melakukan edukasi pada KPM tentang Kebijakan baru yang ada di program BPNT maupun PKH.

Salah satu tugas berat pendamping sosial adalah mereka harus menanamkan dalam benak KPM bahwa bansos PKH atau pun BPNT ini bersifat temporer. Kelak bantuan akan dihentikan apabila para penerima manfaat telah mandiri secara sosial ekonomi.

Untuk pendamping sosial BPNT, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) dan PKH untuk melaksanakan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsi pendamping BPNT dengan mengawasi pelaksanaan BPNT sesuai dengan prinsip 6T. Keberadaan TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteran Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lewat program BPNT diharapkan juga dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi. (*/TJE)