Inilah Mekanisme Penyaluran BPNT

Inilah Mekanisme Penyaluran BPNT

Penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan / dok. Kemensos

SHNet, Jakarta – Beras miskin yang telah diganti penyalurannya dengan sebutan beras sejahtera (rastra) menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi tersebut akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Program yang kini diberi nama Bantuan Pangan Non Tunai tersebut, karena tidak hanya beras saja yang bisa didapat para keluarga penerima manfaat, juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, atau toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat miskin yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) pun bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan.

Lalu bagaimana mekanisme yang dibuat sehingga penyaluran BPNT bisa sampai ke tangan yang berhak?

Pertama-tama Kementerian Sosial RI tentu perlu mendata berapa banyak masyarakat miskin yang ada di Indonesia yang sangat memerlukan bantuan pangan tersebut. Penyaluran BPNT diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dan di bulan November ini biasanya Menteri Sosial akan menetapkan jumlah KPM yang akan mendapat bantuan sosial pada tahun berikutnya.

Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten.

Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke gerai Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

E-warong ini sebenarnya merupakan agen bank, bisa pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

Data nama dan alamat KPM untuk penyaluran BPNT bersumber dari DT-PPFM (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin) yang disiapkan Pokja Data dan dikirim oleh Sekjen Kemensos kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada tim koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretaris Tim Pengendali, Dirjen PFM Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Gubernur. Selanjutnya setelah memenuhi 5 dari 8 indikator yang telah disepakati data tersebut dikirim kepada bank penyalur.

Transaksi yang dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

Alokasi pembiayaan BPNT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 adalah sekitar Rp13.5 Triliun, yang menyasar sekitar 10 juta KPM di awal tahun 2019 dan direncanakan secara bertahap bertambah menjadi sekitar 15 juta KPM di akhir tahun 2019. (*/TJE)