Ini yang Harus Dipahami Penerima Manfaat Soal Penyaluran BPNT

Ini yang Harus Dipahami Penerima Manfaat Soal Penyaluran BPNT

Ilustrasi BPNT

SHNet, Jakarta – Pada awal tahun ini Lembaga Internasional Microsave memaparkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan BPNT Tahun 2018 tentang tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan BPNT secara umum dan kualitas bahan pangan yang mencapai 96%, sedangkan tingkat kepuasan atas kuantitas bahan pangan yang didapat mencapai 86%.

Microsave memaparkan bahwa BPNT membantu 12–19% total pengeluaran makanan rumah tangga perbulan (atau 10–14 hari kebutuhan pangan) dan BPNT memberikan peluang bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sebesar 68% termasuk e-Warong KUBE dan BPNT memberdayakan dan menempatkan perempuan sebagai fokus utama.

Tidak hanya sekedar memberi bantuan sosial tapi pemerintah dalam hal ini Kemensos RI juga punya tanggung jawab untuk memastikan perubahan perilaku positif KPM melalui pendampingan sosial. Mewujudkan keuangan inklusi dengan mendorong perubahan prilaku KPM untuk mengenal transaksi non Tunai, terbukti dari temuan MicroSave bahwa 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM.

Selain itu untuk mendorong kemandirian KPM, Kemensos RI juga menyiapkan Pendamping PKH yang secara secara massif membimbing KPM dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS). Sementara bagi KPM program BPNT tentu sudah diberikan bimbingan dan pemahaman untuk mengerti soal penyaluran BPNT.

Secara umum pelaksanaan Program BPNT harus memenuhi beberapa prinsip yang perlu dipahami Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertama program ini memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong.

Yang kedua, KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.

Hal tersebut dinilai penting guna mengurangi penyimpangan yang terjadi di lapangan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kucuran dana melimpah dalam program bantuan sosial ini agar upaya pemerintah menyejahterakan rakyat miskin bisa berjalan lebih efektif.

Bantuan sosial (bansos) beras sejahtera pada pertengahan tahun ini telah ditransformasikan ke dalam bantuan pangan nontunai (BPNT). Transformasi tersebut diharapkan bisa lebih tepat sasaran, karena penerima manfaat harus memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS), untuk membelanjakan kebutuhan beras dan atau telor di agen warung (e-warong). Pengawasan yang baik dari Camat, Kades dan Lurah, dan dinas terkait membuat penyaluran BPNT memenuhi indikator kinerja 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

Penyaluran program BPNT akan tercapai bila seluruh pihak terkait mengawasi jalannya program ini dengan baik dan benar.

Dengan BPNT sebenarnya Ditjen PFM juga lebih dapat menentukan KPM yang tepat sasaran serta lebih mudah mendeteksi penyimpangan. KPM bebas memilih kualitas beras yang dibeli, baik medium maupun premium. Di sisi lain Kemensos RI telah menggandeng Bulog untuk pengadaan beras tersebut. Bulog dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk bertemu pemilik e-Warong agar bisa menjadi pemasok, menawarkan kualitas, harga, dan pelayanan yang lebih baik bagi e-Warong dan KPM.

Pengawasan terhadap e-warong dilakukan oleh Dinas Sosial terkait yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengetahui data penyalur dan penerima BPNT.

Tahun depan BPNT mendapat anggaran yang lebih besar. Besarannya meningkat menjadi Rp150.000/kepala keluarga dari yang sebelumnya Rp110.000/kepala keluarga. Melalui penambahan nilai tersebut bantuan yang diberikan pemerintah diperkirakan akan bertambah, tak lagi beras dan telur. Namun, juga berupa sembako lengkap, seperti gula, minyak, telur dan beras.

Sejak beberapa tahun yang lalu, beberapa program bantuan sosial (bansos) mengandalkan uang elektronik sebagai medium penyaluran seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Saat ini uang elektronik dipercaya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif, begitu juga yang teradi di Indonesia. Pasalnya akses keuangan inklusif di suatu negara akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. (*/TJE)