Era Jepang, 1.000 Romusha dan Jugun Ianfu Tewas di Kapuas Hulu (3)

Era Jepang, 1.000 Romusha dan Jugun Ianfu Tewas di Kapuas Hulu (3)

Ianfu, kerja paksa bagi kaum perempuan. (ist)

SHNet – Terikan jugun ianfu. Bab V, berjudul Teriakan Jugun Ianfu di Petikah. Di sini diulas dari pemahaman filsafat budaya, karena seringkali terjadi di tengah kesunyian malam, tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak melengking histeris minta tolong di Sungai Petikah.

Ini diasumsikan sebagai ilustrasi kondisi arwah para jugun ianfu atau budak seks usai diperkosa dan kemudian dibunuh militer Jepang di lanjo atau rumah bordir, 1942 – 1945.

Ada jugun ianfu dilaporkan dibunuh dan mayatnya dibuat begitu saja, karena dinilai tidak produktif dan sakit-sakitan. Barak atau atau rumah bordil pertama di dunia dibangun di Shanghai, China tahun 1932.

Pembangunan barak di China dijadikan model untuk pembangunan barak-barak rumah bordir di seluruh kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia sejak pendudukan Jepang tahun 1942-1945.

Di Indonesia,  telah dibangun barak di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatra, Papua. Di Kalimantan, lanjo di antaranya dibangun di Sungai Petikah, Kalimantan Barat, di Balikpapan, Kalimanan Timur dan di Tarakan, Kalimantan Utara.

Sebagai proyek percontohan, militer Jepang membuat kebijakan membangun Ianjo yang berisi perempuan-perempuan ”bersih”.

Fasilitas tersebut dibangun di berbagai tempat di Asia yang telah diinvasi Jepang seperti China, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor Leste. Akibat kebijakan tersebut 200 ribu lebih perempuan di kawasan Asia dikorbankan sebagai budak seks untuk memuaskan kebutuhan seksual militer Jepang.

Peristiwa mandor

Bab VI, berjudul: Pembantaian Massal di Mandor.  Di sini mengulas sisi lain kekejaman militer Jepang selama menjajah Indonesia. Selama penjajahan Jepang di Provinsi Kalimantan Barat, 1942 – 1945, ada pembantaian 21.037 jiwa penduduk di Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.

Sebanyak 21.037 jiwa kaum terpelajar dan pejabat kerajaan, diangkut dan kemudian dieksekusi mati di Desa Mandor.

Kemudian di bab VII, berjudul Larangan Tataniaga Batu Cinnabar. Di sini mengulas landasan hukum Pemerintah Indonesia, untuk melarang tataniaga dan penambangan batu cinnabar atau batu tungau, karena mengandung logam mercuri dan sebagai bahan baku detonator.

Larangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, tentang Rafitikasi Konvensi Minamata pada 10 Desember 2013, berupa larangan tataniaga mercuri atau larangan menjual jenis mineral yang mengandung logam mercuri seperti  batu cinabar.

Tanggungjawab pemerintah

Bab VIII, berjudul Tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dari uraian di bangian pengantar, dan isi bab I – VIII, maka rekomendasi yang diharapkan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat, sebaga berikut:

Pertama, telah terjadi tindak kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang cukup serius di Sungai Petikah, 1942 – 1945.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, bisa bersinergi, demi terwujudnya rasa keadilan hukum dan kemanusiaan bagi masyarakat.

Agar lebih intens melakukan langkah lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat lewat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Jepang.

Ketiga, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, agar mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengumpulkan data pendukung di dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Jepang.

Keempat, memperhatikan teologi adikodrati atau teologi naturalis alamiah, dimana ditegaskan, seseorang mengenal Tuhan dengan akal dan budinya, seiring sering didengar berbagai suara aneh pada malam hari yang mengilustrasikan berbagai bentuk tindak kejahatan kemanusiaan di lakukan Jepang periode 1942 – 1945, maka kawasan Sungai Petikah, perlu ditetapkan menjadi Kawasan Pariwisata Sejarah Berbasis dan Religi Suku Dayak.

Kelima, Kawasan Pariwisata Sejarah Berbasis Religi Suku Dayak, dengan dengan mengajukan permohonan penetapan menjadi Hutan Desa atau Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesa, lewat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Keenam, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk merevisi tataruang dengan mengeluarkan rencana Kawasan Pariwisata Sejarah Berbasis Religi Suku Dayak di Sungai Petikah hingga lereng Bukit Pesinduk dan Bukit Tuan dari peruntukan kawasan ekonomi nonkonservasi.

Ini perlu dilakukan, mengingat wilayah Desa Nanga Dua dan Desa Nanga Payang, dimana termasuk di dalam areal Sungai Petikah, sudah menjadi konsesi eksploitasi perusahaan pertambangan emas atas nama PT Borneo Mandiri Mineral dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selama 20 (dua puluh) tahun terhitung 26 Nopember 2016 – 26 Nopember 2036.

Ketujuh, Pemerintah Desa Nanga Dua, Pemerintah Kecamatan Bunut Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, harus menjamin tidak boleh menjadikan rencana lahan Kawasan Pariwisata Sejarah Berbasis dan Religi Suku Dayak di Sungai Petikah menjadi milik pribadi atau instansi manapun yang akan menjadikan wilayah itu sebagai lokasi kegiatan ekonomi nonkonservasi.

Kedelapan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat menetapkan  Hari Berkabung Daerah untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi selama penjajahan Jepang di Sungai Petikah, 1942 – 1945.

Kesembilan, Pemerintah Desa Nanga Dua dan Pemerintah Kecamatan Bunut Hulu, perlu mengajukan permohonan penetapan kawasan Ayar Basuah sebagai Pariwisata Ayar Basuah di Desa Nanga Dua.

Mengingat, semasa penjajahan Jepang, 1942 – 1945, Kawasan Ayar Basuah, sebagai tempat peristirahan dan permandian di lokasi sumber air panas seluas 50 (lima puluh) hektar. (Aju)

 Tamat