E-Warong, Solusi untuk Mengentaskan Kemiskinan yang Terarah

E-Warong, Solusi untuk Mengentaskan Kemiskinan yang Terarah

e-warong/ ilustrasi

SHNet, Jakarta – Untuk mengoptimalkan pelayanan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kementerian Sosial RI meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Program BPNT akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, sehingga transformasi program Rastra ke BPNT tuntas di seluruh kabupaten/kota.

Ke depannya, program ini dapat diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

Hasilnya lewat program Bantuan Sosial Secara Non Tunai, termasuk BPNT, ini cukup memuaskan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2019 menurun sebesar 0,25 persen atau 529,9 ribu orang bila dibandingkan September 2018. Saat ini, jumlah rakyat miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,14 juta orang.

Hal ini tentu tidak terlepas dari strategi yang sudah disiapkan pemerintah sejak awal dalam memangkas angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah memastikan pengarahan pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran melalui bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.

Oleh karenanya pemerintah perlu lebih dahulu mengedukasi masyarakat dengan inklusi keuangan yang tepat sasaran, sehingga masyarakat kelas bawah yang rentan akan jerat kemiskinan memiliki kepercayaan terhadap akses perbankan. Pasalnya, perbankan menjadi fasilitator penyalur bansos non tunai tersebut. Dan untuk mewujudkannya e-warong menjadi instrumen yang tepat untuk mewakili rencana kegiatan bantuan sosial hingga bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Warung elekronik gotong royong (e-warong) menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, punya kemudahan kontrol serta tepat sasaran, waktu dan jumlah.

Selain untuk membeli kebutuhan bahan pokok, e-warong bisa berfungsi sebagai mini Automatic Teller Macine (ATM) yang melayani pencairan bantuan sosial, yakni untuk belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telepon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa. Bahkan gas elpiji tabung ukuran 3 kilogram hanya bisa diperoleh di e-warong. ATM yang digunakan adalah kartu yang dulu diberi nama Kombo namun kini disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

E-warong merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur bantuan dan sudah ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran dan pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seperti di pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Lewat e-warong, KPM akan mendapatkan ‘top-up’ dana sebesar Rp 110.000 pada kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) setiap bulannya.

Saldo itu bisa dibelanjakan di e-warung tempatnya terdaftar. Dengan mekanisme tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok. Beberapa komoditas yang dapat dibeli di e-warung seperti beras, gula, dan telur.

Tujuan Program Bantuan Pangan secara nontunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. (*/TJE)