BPNT akan Diperluas Secara Bertahap

BPNT akan Diperluas Secara Bertahap

Ilustrasi program BPNT, KPM menukar bahan pangan di e-warong menggunakan transaksi non tunai

SHNet, Jakarta – Program penanggulangan kemiskinan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dua bantuan sosial dari Kemensos yang menjadi program nasional. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH ini sejak tahun 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sedangkan BPNT adalah bantuan sosial pangan, penyempurnaan dari program beras sejahtera (rastra), yang kini diberikan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan / e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Tentu harapannya di tahun 2020 nanti, jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang bisa mendapat penyaluran BPNT ini bisa bertambah dan merata di seluruh daerah. Oleh karenanya pemerintah menargetkan transformasi rastra ke BPNT rampung tahun ini, yakni sekitar 5,3 juta penerima. Data yang masuk hingga pertengahan tahun ini, masih ada sekitar 295 kabupaten di tanah air ini yang belum terjamah BPNT.

Untuk perluasan wilayah bantuan sosial, Program BPNT dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten/kota (mencakup seluruh kecamatan dan desa/kelurahan). Pentahapan perluasan BPNT tahun 2019 diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM.

Pada tahun 2019 ini, Kemensos RI menargetkan BPNT sudah tersalurkan ke masyarakat miskin di 151 kabupaten dan kota wilayah dua. Menurut laporan tertulis yang diterima dari lembaga negara ini, wilayah dua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lokasi pelaksanaan dan pentahapan perluasan BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengendali. Kemudian Kementerian Sosial menyampaikan surat keputusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Pemerintah provinsi mengenai pertahapannya tersebut sebelum pelaksanaan penyaluran di suatu wilayah.

Sedangkan untuk beberapa daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai akan diterapkan mekanisme khusus dalam pelaksanaan perluasan BPNT pada 2019. Daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM.

“Masih ada 295 kabupaten yang belum terjamah BPNT. Yang non BPNT itu masih menggunakan beras. Bisa secara bertahap kita ubah,” kata kepala Staff Kepresidenan RI, Moeldoko sewaktu rapat koordinasi antar menteri terkait di gedung Kemenko PMK awal tahun ini.

“Justru BPNT akan diperluas secara bertahap tapi harus dipahami bahwa tidak semua daerah memiliki signal yang bagus, transportasi tetek bengek. E-warung juga belum siap, akhirnya tetep menggunakan Rastra,” terangnya.

Sementara itu menurut informasi, anggaran BPNT tahun ini mencapai Rp 20,6 triliun yang masuk ke pagu anggaran Kementerian Sosial dan telah tersalur sebesar Rp 13,3 triliun sampai Agustus lalu, sehingga Penyaluran BPNT telah memenuhi 64,5% dari pagu yang ditetapkan.

Pagu BPNT Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT di setiap kabupaten/kota. Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah KPM dan lokasi bantuan sosial pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan BPNT untuk tingkat kabupaten/kota.

Menurut panduan yang berlaku, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu Penerima Manfaat BPNT bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Sosial dimulai tahun ini hingga tahun ke depan berencana menambah jumlah bahan pangan yang dapat dibeli menggunakan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penerima BPNT nantinya tak hanya dapat membeli telur dan beras, tetapi juga kebutuhan lain yakni minyak goreng dan gula. (*/TJE)