BMKG Perkuat Sinergi dengan Kemendagri dan BNPB

BMKG Perkuat Sinergi dengan Kemendagri dan BNPB

SHNet, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, sepakat memperkuat sinergi untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan hidrometeorologi di berbagai wilayah di Indonesia.

“BMKG bersama BNPB, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait, perlu mempersiapkan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan koordinasi dalam  pencegahan ataupun pengurangan risiko akibat  kejadian bencana alam, dan hal itulah yg mendorong BMKG untuk segera menginisiasi pertemuan koordinasi tersebut,” kata Dwikorita.

Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, mulai memasuki awal musim hujan. Puncak musim hujan diprakirakan terjadi bulan Januari-Februari 2020. Karena itu, perlu segera ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat, untuk membangun kewaspadaan semua pihak dan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terhadap bencana alam hidrometeorologi.

Menurut Dwikorita, BMKG saat ini sedang memasang 194 sensor pendeteksi gempa bumi (seismograf), untuk merapatkan jaringan monitoring kegempaan, guna meningkatkan kecepatan dan akurasi  informasi gempabumi serta peringatan dini tsunami. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam ikut menjaga keamanan peralatan yg terpasang dari pencurian dan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional peralatan dan sistem monitoring gempabumi dan peringatan dini tsunami. Upaya modernisasi teknologi dan peningkatan efektifitas sistem peringatan dini yang sedang dilakukan saat ini akan sia-sia, tanpa disertai penguatan sistem kultur untuk melompatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi rawan, dalam memitigasi serta menyiapkan tindakan secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang diberikan.

Dwikorita berharap bertambahnya seismograf yang terpasang perlu diimbangi dengan penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, ataupun melakukan latihan rutin untuk membangun kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam mengurangi risiko ataupun menghadapi bencana hidrometeorologi, gempabumi dan tsunami,  seperti yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah beserta masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jatim, Sumatera Barat, dan Bali.

“Perlu ditekankan edukasi masyarakat dan mitigasi,  serta penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui  sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, dengan  melibatkan akademia/pakar, tokoh agama/tokoh masyarakat, pihak swasta dan media,” kata Dwikorita.

Selanjutnya Dwikorita menyampaikan pula diperlukan adanya payung hukum yang mengatur dan menjaga agar sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait dapat berjalan efektif saling menguatkan dan mendukung, serta lebih tersistem. Saat ini payung hukum tersebut masih dalam proses finalisasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perlu adanya koordinasi dan sinergisitas penanganan krisis terhadap kebencanaan, sehingga perlu dibangun Crisis Centre Nasional yang melibatkan kementerian/lembaga, aparat Polri, TNI, dan pemerintah daerah.

Tito pun mengatakan perlunya dilakukan koordinasi secara berkala, salah satunya melalui video conference untuk mengarahkan dan menguatkan pemerintah daerah sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Perlu, kita harus merubah mindset bahwa masyarakat tidak lagi responsif, tetapi perlu langkah preventif dan proaktif sehingga tercipta masyarakat yang tanggap dan sadar akan bencana,” katanya.

Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan memang perlu sinergi yang menyeluruh sehingga dalam menanggulangi risiko harus ada sinergi dengan Pemerintah Daerah, terutama untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana. “Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal ini masyarakat untuk sadar bencana, sehingga dampak resiko bencana dapat diminimalisir,” ujar Doni. (ij)