Beras BPNT Lebih Baik dibanding Rastra, KPM Puas

Beras BPNT Lebih Baik dibanding Rastra, KPM Puas

skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, contohnya saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa / dok. Kemensos RI

SHNet, Jakarta – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan tranformasi dari program subsidi beras sejahtera (Rastra) yang dirasakan lebih tepat sasaran. Penyalurannya juga tepat waktu dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Perubahan bentuk program tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin.

Sebelum Rastra, ada program subsidi lain yakni bernama Beras Miskin (Raskin) yang dilaksanakan sejak tahun 2002. Program Raskin yang kemudian menjadi Rastra, berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk rekomendasi dari Bank Dunia dianggap dan dinyatakan kurang berhasil memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi).

Berbagai masalah masih ditemui dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra, menurut laporan World Bank pada tahun 2014, antara lain ketidak-tepatan sasaran, ketidak-tepatan kuantitas beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kualitas beras yang buruk.

Tujuan dari transformasi satu program ke program lainnya yang dilakukan pemerintah tentu bukan tanpa alasan. Hal ini terkait komitmen pemerintah untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu upaya perbaikan atas program Subsidi Rastra tersebut, pemerintah berusaha melakukan penyempurnaan dan merubah program tersebut menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai, dimana dalam program ini, penyaluran bantuan dilakukan melalui pemutakhiran Basis Data Terpadu. Selain itu Pemerintah pun melakukan pendampingan Subsidi Rastra oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dimulai tahun 2017, yang secara bertahap disalurkan di 44 Kota di Indonesia. Dalam program BPNT, Pemerintah mentransfer dana sebesar Rp110.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per-bulan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) yakni seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

BPNT memang bertujuan agar KPM yakni para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem nontunai atau kartu elektronik. KPM dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp110.000/bulan.

Dana tersebut oleh KPM digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan/atau telur di elektronik warung gotong royong (e-Warong) yang telah ditetapkan sebagai penyalur BPNT dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, contohnya saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa. Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank Himbara.

Untuk itu Kementerian Sosial telah memberikan ‘karpet merah’ kepada Perum Bulog melalui Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 yang menyatakan bahwa Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Nontunai. Sejalan dengan itu Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas, yakni kelas premium dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T.

Selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya. Penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras.

Setelah transformasi rastra menjadi BPNT, penyaluran beras oleh Perum Bulog sebelumnya menjadi tersendat. Berdasarkan hasil studi MicroSave, saat itu 47% Warung BPNT masih menggunakan Beras Perum Bulog, dan sisanya seharusnya dapat direbut oleh Perum Bulog. Bulog hanya diberikan jatah 30% dalam penyediaan, sementara sisanya diserahkan kepada pasar bebas.

Semenjak program BPNT diterapkan secara masif, sebagian besar Bulog hanya disalurkan untuk Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) serta bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana alam. Sisanya, Bulog terus mencoba bersaing bersama para produsen swasta dalam BPNT serta menjual beras komersial lewat agen Rumah Pangan Kita.

“Saluran Beras Bulog sekarang ya memang hanya pas operasi pasar saja dan kalau ada bencana alam. Itu jenis beras medium, bukan premium,” ujar Kepala Humas Bulog, Teguh Firmansyah.

Adapun kebutuhan beras BPNT 2019 adalah sebanyak 1,5 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog dalam gudang mencapai 2,4 juta ton.

Dengan begini, diharapkan Bulog dapat menjalankan fungsi stabilisasinya dengan baik. Cadangan beras pemerintah (CBP) dapat tersalurkan dan mereka dapat menyerap lebih banyak beras dari para petani sebab Bulog sudah mendapat jaminan untuk penyaluran beras.

Survey yang dilakukan MicroSave menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap BPNT. Terhadap BPNT, KPM tingkat kepuasannya diklaim mencapai 96 persen. Dan tingkat kepuasan E-Warong sebesar 89 persen. Alasan mereka, BPNT mudah serta nyaman.

Hasil positif lain yang diformulasikan oleh MicroSave adalah, BPNT menyediakan bahan pangan berkualitas premium dan memberikan kemudahan akses terhadap e-warong; BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan yakni sebesar 68 persen.

BPNT juga dinilai membantu meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat miskin. Sebanyak 87 persen KPM mengakui baru pertama kali memiliki rekening bank dengan adanya KKS (*/TJE)