Banggar DPR: Jangan Sepelekan Kasus Desa Fiktif

Banggar DPR: Jangan Sepelekan Kasus Desa Fiktif

SHNet, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan bahwa munculnya desa fiktif terkait penyaluran Dana Desa tidak boleh dianggap sebelah mata, sehingga persoalan ini harus dituntaskan, karena dana desa itu berasal uang pajak rakyat yang disetor ke APBN.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri ‘desa siluman’ dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa,” kata Said Abdullah seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa.

Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan.

Politisi senior PDIP ini menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara untuk memperkuat peran dan fungsi desa dalam mata rantai pembangunan.

Tujuannya antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Hal ini menggambarkan adanya keinginan kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa,” ujar Said Abdullah. (Victor)