Akiko Horiba: Agama Bukan Penyebab Utama Konflik Kekerasan

Akiko Horiba: Agama Bukan Penyebab Utama Konflik Kekerasan

Direktur Program Sasakawa Peace Foundation Dr Akiko Horiba dalam acara Studium Generale di Universitas Jayabaya (Is)

SHNet, Jakarta – Agama bukan  menjadi penyebab utama dari banyak konflik kekerasan komunal dan gerakan separatisme di dunia termasuk di Asia Tenggara. Namun, agama sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperoleh dukungan dan keuntungan dari konflik yang berkepanjangan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Program Sasakawa Peace Foundation Dr Akiko Horiba saat tampil sebagai pembicara utama dalam Studium Generale bertema “Living and Sharing Together in Digital Era” yang diselenggarakan Universitas Jayabaya, di Kampus Universitas Jayabaya, Jakarta, Rabu (13/5).

Akiko Horiba yang juga pengajar di Tokyo Institute of Technology, banyak melakukan penelitian di sejumlah wilayah konflik di Asia Tenggara seperti di Patani, Thailand, konflik Rohingya di Myanmar, dan konlik di Poso dan Ambon di Indonesia. Ia dikenal ahli dan mengajar di bidang analisis konflik dan pembangunan perdamaian (peacebuilding and conclict analysis).

Dalam acara stadium generale yang dimoderatori pakar komunikasi Dr Ika Yuliasari yang juga Wakil Rektor I Universitas Jayabaya, Akiko Horiba menegaskan, penyebab konflik sangat kompleks dan banyak penyebabnya.

“Ada begitu banyak penyebab konflik, tidak hanya satu penyebab dan bukan single faktor,” katanya.

Dari hasil penelitian di banyak konflik kekerasan komunal termasuk gerakan separatisme yang berbau kekerasan di Asia Tenggara seperti di Patani, Thailand dan di Ambon, Maluku, Akiko menyimpulkan konflik terjadi bukan karena agama.

“Konflik Patani atau konflik di Ambon, bukan perang agama. Di Patani, bukan perang antara (warga) Muslim dan Budha, di Ambon bukan Islam dengan Kristen,” kata Akiko yang memperoleh gelar doktor (S-3) dari Universitas Sophia, Tokyo dengan penelitian disertasinya tentang analisis konflik di Indonesia.

Dr Akiko Horiba (Ist)

 Ia mencontohkan dalam konflik komunal di  Patani, warga Thailand sendiri tidak mengetahui pasti penyebab konflik, “Orang Thailand berpikir ini konflik agama karena mayoritas warga Patani adalah muslim,” tutur Akiko. Belum lagi ditambah adanya kekhawatiran global terkait serangan teroris dan adanya fenomena Islamphobia.

 “Melakukan labeling kepada salah satu pihak yang bertikai tidak akan membawa  solusi tapi malah memperburuk situasi,” ujar Akiko yang pernah menulis dan mempublikasikan tentang kesepakatan Malino terkait konflik Poso.

Akiko menjelaskan adanya banyak isu yang harus dipahami terkait dengan penyebab konflik. Ia mencontohkan seperti faktor sejarah, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, kurangnya akses politik dan kepentingan militer.

Dilihat dari faktor sejarah, kolonialisme juga menjadi akar penyebab konflik. Negara-negara penjajah menetapkan batas antar-negara atau demarkasi dengan mengabaikan faktor lokal seperti etnik, agama dan sejarah terbentuknya sebuah wilayah.

Akiko mengingatkan, konflik kekerasan komunal dan munculnya gerakan separatisme di berbagai wilayah konflik, hanya menyebabkan penderitaan kepada warga yang tinggal di sana. Belum lagi ditambah persoalan lain seperti penerapan darurat militer dengan banyaknya didirikan pos militer dan ketidakpastian hukum, peredaran narkoba (drug), jual beli senjata, praktik korupsi, dan mengucurnya anggaran dalam jumlah besar atas nama perdamaian dan pembangunan.

Ia mencontohkan, di Patani, warga akhirnya tidak memperoleh pendidikan yang baik karena guru atau pengajar lari meninggalkan Patani.

Konflik kekerasan itu bisa bertambah memburuk, menurut Akiko, kalau masyarakat tidak memahami penyebab konflik dan tidak adanya tekanan kepada pemerintah untuk segera mengatasinya. Mengacu pada kasus di Patani, Thailand, Akiko justru menuding pemerintah Thailand tidak serius untuk menciptakan dan membangun perdamaian. Bahkan, militer Thailand malah menarik keuntungan dari konflik.

Post-Truth dan Tantangan Perdamaian

Akiko mengingatkan, di era post-truth sekarang ini, ada banyak tantangan untuk menciptakan dan membangun perdamaian. Istilah post-truth ini dikenal sejak tahun 2016 saat pemilihan presiden Amerika dan referendum Brexit.

Post-truth mengacu kepada sikap warga yang tidak peduli pada rincian kebijakan yang didasarkan pada fakta (baik berupa data-data maupun sejarah). Orang hanya mau dan menerima argumen yang didasarkan pada emosi dan kepercayaannya saja ketimbang didasarkan fakta-fakta kebenaran yang ada. Orang hanya membaca yang mereka senangi dan mendengar opini yang mereka sukai.

“Sekarang orang membaca berita di internet tanpa mau bersikap kritis mempertanyakan kebenaran fakta dan data. Langsung saja mereka menyebarkan informasi itu kepada teman atau saudara,” ujarnya.

Padahal, kata Akiko, orang seharusnya mengetahui kebenaran fakta dan apa yang terjadi di belakangnya. Dengan demikian, orang tidak mudah dimanipulasi sehingga terseret dalam konflik.

Akiko menekankan pentingnya demokrasi dalam mengatasi konflik. Demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk mengekspresikan aspirasi  dan membagi perspektif yang berbeda-beda. Dengan adanya perspektif yang berbeda-berbeda itu, kata Akiko, justru akan memberikan warga masyarakat ide yang kreatif dan memperkuat kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah bersama demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Itulah mengapa demokrasi itu penting dan fundamental bagi pengkondisian perdamaian. Kita harus benar-benar menghormati perbedaan etnik, agama, gender dan kebudayaan sehingga bisa hidup damai berdampingan,” ujar Akiko. (Victor)