2020, Kemensos RI Targetkan 15,6 Juta Keluarga Penerima Manfaat BPNT serta PKH

2020, Kemensos RI Targetkan 15,6 Juta Keluarga Penerima Manfaat BPNT serta PKH

Ke depannya target 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT juga akan menerima PKH.

SHNet, Jakarta – Kementerian Sosial RI berharap program-program bantuan sosial yang sedang ditangani bisa bersinergi dengan baik dengan lembaga serta instansi lain yang terkait. Untuk itu target 15,6 juta keluarga miskin di tahun 2020 bisa dimasukkan ke dalam program keluarga harapan (PKH).

Di awal tahun ini Kemensos berharap menargetkan bisa memperluas program bantuan pangan non tunai (BPNT) yakni menambah 5,3 juta keluarga penerima manfaat di 295 kabupaten atau kota.

Jika melihat data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2017 data jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya, menurun dibandingkan Maret 2015 yang masih berada di angka 11,22 persen.

Data terbaru dari BPS jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

Dari data-data tersebut pemerintah berkomitmen penuh untuk menurunkan angka kemiskinan di tanah air dengan menyusun regulasi serta pemutakhiran data yang sedang divalidasi kembali.

Untuk BPNT ditargetkan sudah bisa diterapkan penuh 15,6 juta KPM di tahun depan dari saat ini tahun 2019 yang baru mencapai 10 juta KPM. Sementara untuk PKH di 2019 jumlah penerimanya masih sama seperti di tahun ini yakni sebanyak 10 juta KPM. Angka 15,6 juta KPM itu merupakan angka kemiskinan yang ada Indonesia dan data tersebut juga digunakan dalam program Rastra (beras sejahtera) serta bantuan pangan non tunai (BPNT). Artinya ke depannya 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT juga akan menerima PKH.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Sementara dalam panduan pelaksanaan BPNT tahun ini, hal tersebut juga sudah disinggung, yakni bahwa bagi keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang juga merupakan penerima PKH, perlu dipastikan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penggantinya dapat berfungsi juga untuk PKH, tidak hanya untuk BPNT.

Selain itu Kemesos RI melalui Ditjen Penanganan Fakir Miskin punya target di tahun 2020 yakni dengan memberi penambahan pada jumlah BPNT dari Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu, dengan menambahkan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya beras dan telur berupa pangan bernutrisi, yaitu mencakup karbohidrat, protein, dan tambahan makanan pendamping ASI dalam rangka menurunkan angka kekurangan gizi dan stunting.

“Tahun depan kualitas penyaluran bansos harus lebih baik lagi. Jangan sampai para KPM kesulitan mendapatkan produk-produk BPNT di warung sekitar,” kata Dirjen PFM Andi ZA Dulung di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.

Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dipercaya bisa menurunkan angka kemiskinan karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Hal tersebut bisa terjadi lantaran PKH dan BPNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai yang mereka terima melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).

KKS menjadi instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial termasuk BPNT. Oleh karena itu KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif pertama kali yang digunakan diantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer). (*/TJE)