Usulan DJSN tentang Kenaikan Iuran BPJS kesehatan dan Filosofinya

Usulan DJSN tentang Kenaikan Iuran BPJS kesehatan dan Filosofinya

Dua anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Ir Zaenal Abidin (kiri) dan Ahmad Ansyori dalam Diskusi Evaluasi Capaian dan Harapan Pelaksanaan Kerja, di Citra Cikopo, Bogor. (SHNet/stevani elisabeth)

 

SHNet, Bogor- Dewan Jaminan Sosial Nasional telah memberikan usulan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Anggota DJSN Dr Ir Andi Zaenal Abidin mengatakan, DJSN telah mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan filosofinya.

“Sebesar apapun uang itu, kalau banyak orang yang sakit, tetap akan kekuarangan uang. Oleh sebab itu pelayanan publik harus diperbaiki seperti mencegah kebakaran hutan dan sebagainya,” ujarnya dalam Diskusi Evaluasi Capaian dan Harapan Pelaksanaan Kerja, di Citra Cikopo Bogor, kemarin.

Ia menjelaskan, usulan DJSN terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan berbasis pada data dan formula. DJSN mengusulkan iuran BPJS kesehatan untuk kelas III sebesar Rp 42.000, kelas II Rp 80.000 dan kelas I Rp 120.000

“Dengan kenaikan ini kami perkirakan tidak ada defisit pada 2020-2021, namun masyarakat harus rutin membayar,” tuturnya. Dia menambahkan, formula yang diusulkan DJSN tidak menghitung pengurangan pendanaan sebelumnya sebsar Rp 19 triliun hingga Rp 23 triliun.

Menurut Zaenal, kenaikan tarif pelayanan kesehatan akan meningkatkan biaya kesehatan. Antisipasinya bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu adakan upaya efisiensi biaya kesehatan, kenaikan iuran atau pelunasan defisit.

Sejak tahun 2014, ungkap Zaenal, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah, baik dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp2,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.

“Untuk menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya,” pungkas Zaenal. (Stevani Elisabeth)