Pura-pura Berdemokrasi

Pura-pura Berdemokrasi

Hasyibulloh Mulyawan

SHNet – Semenjak reformasi 1998, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Landasan inilah yang kemudian membuka keran-keran kebebasan yang selama ini terbelenggu oleh rezim orde baru. Demokrasi mengajarkan kita untuk terbuka dan saling menghargai pendapat seluruh warga negara.

Keterbukaan  dalam demokrasi lah yang membuka perdebatan ide dan gagasan dalam memperbaiki bangsa dan negara menuju negara yang maju dalam berdemokrasi. Cita-cita kebebasan dalam demokrasi inilah menjadi upaya dalam meruntuhkan budaya feodalisme di Indonesia dimana rakyat hanya menjadi penonton dalam merumuskan ide, gagasan  dalam membangun bangsa dan negara tanpa ada kebebasan untuk berpendapat.

Demokrasi juga memberikan ruang untuk para elit poltik menjadi representatif masyarakat  menjadi wakilnya di Parlemen dan juga eksekutif di pemerintahan, melalui upaya-upaya yang demokratis dengan sistem pemilihan umum yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga para elit politik di parlemen juga bisa memberikan pendapat umum yang menyuarakan kegelisahan masyarakat.

DPR: Suara Rakyat?

Lalu dengan diberikannya suara masyarakat kepada elit politik, apakah mereka bisa menyuarakan langsung pendapat umumnya dengan argumentasi tanpa etika?. ya ini menjadi permasalahan dalam demokrasi yang diterapkan secara ambigu. Alih-alih berbicara atas nama rakyat, wakil rakyat justru  menyampingkan suara dan teriakan masyarakat melalui corong-corong mahasiswa atas suatu kejanggalan dalam merumuskan peraturan di parlemen.

Selain itu juga  di dalam ruang-ruang terbuka publik elit politik yang dititipkan suaranya oleh rakyat melalui pemilu, secara lantang berargumentasi tanpa menerapkan etika dalam berdemokrasi yang dipertunjukan pada khalayak ramai. Apakah ini demokrasi yang subtansial dan mewakili suara rakyat.

Merujuk pada argumentasi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan), sebuah dokumen yang disusun oleh Thomas Jefferson (1743-1826). Justifikasi Jefferson yang terdapat dalam Deklarasi ini masih menjadi bahan perdebatan diantara para pakar, namun tidak diragukan lagi argumen-argumen Jefferson menyerupai argumen Locke.

“Semua manusia diciptakan setara, mereka diberkahi oleh Sang Pencipta, hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, diantaranya adalah, Kehidupan, Kebebasan, dan Mencapai Kemakmuran/Kebahagiaan. Untuk memastikan hak-hak tersebut, Pemerintah dibentuk, dan mendapatkan kekuasaannya yang adil dari persetujuan subyeknya. Apabila pada suatu waktu Pemerintah menjadi destruktif, maka masyarakat memiliki hak untuk menghentikan dan menghancurkannya. Kemudian membentuk/memilih pemerintahan baru atas dasar prinsip-prinsip tersebut, dan mengatur kekuasaan sedemikian rupa agar dapat memberikan rasa Aman dan Bahagia” 

Dari pendapat ini kita dapat menarik substansi dari demokrasi yang menurunkan kebebasan di dalamnya bahwa elit-elit politik atas kekuasaanya mewakili rakyatnya melalui kontrak sosial dengan cara pemilihan umum, agar hak-hak dan pendapat rakyat dapat disuarakan wakil-wakilnya tersebut.

Bukan dengan serta merta menitipkan suara kepada elit-elit politik, lantas para elit politik seenaknya dan semaunya membuat peraturan yang merugikan rakyat dengan dalih mengatas namakan rakyat.  Terlebih mengatas namakan hitung-hitungan kuantitatif suara yang diperolehnya melalui pemilu.

Hal ini suatu kesalahan, mereka menutup kuping mereka dan mata mereka atas suara-suara masyarakat yang tak sepaham dengan keputusan elit dengan tetap memaksakan kemauan para elit politik di Parlemen walaupun darah rakyat harus tumpah dan serta nyawa melayang sia-sia.

Secara filosofi demokrasi dimana hak-hak warga negara dititipkan pada wakil-wakil rakyat yaitu elit politik, bisa mereka tuntut kembali apabila para elit ini mulai menyimpang dari hak-hak yang dititipkan rakyat terhadap mereka melalui pemilihan umum. Jangan mengatas namakan suara rakyat sebagai tameng argumentasi pembenaran logika yang salah, lantas dipertontonkan di ruang-ruang publik dengan menyampingkan suara-suara rakyat yang ada dijalan-jalan dan diluar-luar parlemen untuk menuntut hak-haknya dalam membangun bangsa dan negara menuju demokrasi yang subtansial.

Oleh: Hasyibulloh Mulyawan, S.IP, M.Sos, Peneliti Ethical Politics