Pindah Ibukota Negara, Pemerintah Tidak Ingin Salah Melangkah

Pindah Ibukota Negara, Pemerintah Tidak Ingin Salah Melangkah

Desain Ibukota Negara (Ist)

SHNet, BALIKPAPAN – Ibukota negara akan segera pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memilih dan memutuskannya. Bahkan target waktu telah ditetapkan. Secepat-cepatnya pindah karena Jakarta sudah tidak kuat menahan beban.

Perpindahan ibukota negara juga lebih karena upaya pemerataan keadilan sosial. Itu adalah alasan paling utama. Kini, tinggal menunggu penyusunan regulasi bersama DPR yang baru beberapa hari lalu dilantik. Hasil pemilu 2019.

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Propinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian seluruh emelen bangsa Indonesia. Berbagai elemen mengalihkan perhatian ke propinsi itu. Ada yang pro dengan kebijakan pemindahan ibukota. Ada juga suara-suara sumbang, riak-riak penolakan. Karena itu, pemerintah memilih sikap sangat hati-hati. Tidak ingin salah melangkah, terutama dari sisi aspek perencanaan ibukota negara itu.

Pada Rabu (2/10) lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginisiasi sebuah diskusi dengan tema Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu kota Negara di Hotel Novotel, Kota Balikpapan. Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, praktisi, akademisi, dan sebagainya.

Sofyan A. Djalil mengatakan diskusi public adalah salah satu tahap dalam pemindahan ibu kota negara. Pihaknya akan berperan dalam penataan tanah terkait perpindahan itu. ” Ada 180.000 hektare lahan yang disiapkan untuk ibu kota baru. Status tanahnya mayoritas kawasan hutan. Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi,” tegas Sofyan Djalil.

Ia memastikan pembangunan ibu kota baru tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut. Dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. “Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu,” ujarnya.

Tata ruang memang sangat penting dalam pemindahan ibu kota baru. Karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hanya dengan kolaborasi yang baik, strategi penataan ruang dapat diimplementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru bisa terjamin.

Kurangi Kesenjangan

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berpendapat, pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. “Dalam kurun waktu 35 tahun Indonesia merdeka, kita baru mengetahui bahwa terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia. Sebanyak hampir 80 persen, peningkatan ekonomi ada di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta bagian timur,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Kemacetan lalulintas yang setiap hari menjadi bagian dari kehidupan DKI Jakarta

Pemindahan itu tidak sekedar memindahkan fasilitas negara saja. Tetapi akan menjadi katalis peningkatan kualitas masyarakat Indonesia serta menjadi dasar kemajuan sebagai bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara besar juga harus memiliki konsep Smart Metropolis, yang dapat diartikan dapat menjamin kemajuan bagi generasi mendatang.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada kesempatan yang sama secara resmi membuka sayembara gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional. Sayembara bertujuan untuk memperoleh berbagai ide/gagasan desain kawasan melalui partisipasi masyarakat, khususnya yang berkecimpung pada bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota di Indonesia.

“Proses ini tidak hanya sekedar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan saja, tetapi juga untuk merencanakan pusat pertumbuhan perkotaan baru agar menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki.

Ia mengatakan, IKN baru nantinya akan ditempati oleh generasi muda Indonesia, sehingga harus dirancang sebagai kota masa depan yang cerdas, modern dan berstandar internasional yang disebut smart metropolis. Smart Metropolis diwujudkan sebagai kota yang sehat, efisien, produktif, dan membahagiakan warganya lewat penataan bangunan dan lingkungan yang compact dan inklusif serta moda transportasi publik yang terintegrasi.

Di kota ini nantinya juga harus mampu menyediakan pelayanan keamanan, kesehatan dan pendidikan kelas dunia, sehingga dapat menarik para talenta-talenta hebat nasional & internasional untuk menempatinya. Selain itu, ibukota negara harus menjadi ikon yang mencerminkan identitas negara dan bangsa.

“Desain IKN baru juga harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945,” tegasnya.

Selain itu, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, konsep pembangunan ibukota negara meminimalisir intervensi terhadap alam (terutama hutan), mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru.

Adapun sayembara dimulai tanggal 3-18 Oktober 2019 sebagai masa pendaftaran. Penetapan pemenang sayembara ini akan dilakukan pada 16 – 20 Desember dan akan diumumkan pada 23 Desember 2019. Penghargaan dan pemberian hadiah dilakukan pada 27 desember 2019.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi mengungkapkan, konektivitas transportasi akan sangat penting bagi ibukota negara baru nantinya. “Konsep smart city adalah suatu keniscayaan. Transportasi dalam smart city harus terjadi konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Karena itu, transportasi daerah penyangga menuju ke ibu kota negara nantinya harus terintegrasi. Harapan ke depan dalam ibu kota baru nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan angkutan umum saja,” katanya. (inno jemabut/dst)