Pemerintah Kerja Sama dengan JICA Tangani Sanitasi dan Limbah di Jakarta

Pemerintah Kerja Sama dengan JICA Tangani Sanitasi dan Limbah di Jakarta

Ist

SHNet, JAKARTA – Masalah sanitasi dan air limbah di DKI Jakarta masih rumit. Banyak hal masih perlu dibenahi. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun instalasi pengolahan air limbah domestik dan jaringan perpipaan. Proyek dengan nama Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).

Proyek itu selain bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta juga melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan masalah sanitasi bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur. Namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat,” kata Basuki.

Pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik di DKI Jakarta terdiri atas dua zona pelayanan, yaitu zona 1 dan zona 6. Konstruksi IPAL Zona 1 direncanakan akan dibiayai menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR melalui bantuan Pemerintah Jepang. Nilai investasi untuk pembangunan IPAL zona 1 sebesar Rp 9,87 triliun. Rinciannya, Rp 7,7 triliun dari Kementerian PUPR dan Rp 2,17 triliun APBD DKI, termasuk untuk jaringan perpipaan dengan sistem interseptor.

IPAL zona 1 akan mulai dibangun pada Februari 2021 di kawasan Pluit dengan luas lahan 3,9 hektar dengan kapasitas sebesar 240.000 m3/hari untuk melayani 220.000 Sambungan Rumah (SR) atau 989.389 jiwa. Cakupan layanannya meliputi 41 kelurahan yang tersebar di 8 Kecamatan yakni Kecamatan Menteng, Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan. Saat ini telah diselesaikan Detail Engineering Desain (DED).

Sedangkan zona 6 akan dibangun IPAL di kawasan Duri Kosambi dengan kapasitas 282.500 m3/hari menggunakan teknologi pengolahan A2O yang dikombinasikan dengan Integrated Fixbed Film Acivated Sludge (IFAS). Target penerima manfaat sebanyak 180.800 jiwa di 2 Kecamatan di Jakarta Pusat, yakni Gambir dan Tanah Abang, serta 8 kecamatan di Jakarta Barat yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, Kembangan, dan Tambora; Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan dan Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara.

Kebutuhan  biaya Pembangunan IPAL zona 6 diperkirakan sebesar Rp 4,6 triliun berasal dari Kementerian PUPR, bantuan luar negeri (BLN) sebesar Rp 3,75 triliun dan Rp 0,85 triliun dari APBD DKI Jakarta. Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan nota kesepahaman antara Jepang melalui  JICA dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Juli 2019.

Pembangunan IPAL zona 6 terdiri atas 4 fase dan saat ini akan difokuskan pada fase pertama dengan total 4 paket pekerjaan, yakni Paket 1 IPAL (termasuk Stasiun Pompa dan ICB), Paket 2 (Trunk Sewer, Paket 3 (Pipa Servis, Pipa Lateral, dan Pipa Persil dalam model area) serta Paket 4 (Pipa Servis, Pipa Lateral, dan Pipa Persil luar model area). Basic and Detailed Design mulai dilaksanakan pada Agustus 2020 dan diikuti dengan pekerjaan konstruksi.

Kelola Sampah

Selain masalah sanitasi dan limbah, masalah sampah juga masih menggerogoti DKI Jakarta. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan harus ada tindakan atau perbuatan nyata untuk merubah pola pikir, gaya hidup dan budaya untuk mengelola sampah lebih baik untuk dapat menjaga keberlanjutan kehidupan. Mulai dari hal-hal sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Kita dapat memulai dengan hal-hal yang sederhana, untuk melindungi bumi dari kerusakan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan memilah sampah mulai dari rumah masing-masing,” kata Vivien.

Menurutnya, pengelolaan sampah di sumbernya menjadi sangat penting untuk mengurangi beban pengelolaan di hilir.  Karena itu, perlu ada euforia revolusi mental pengelolaan sampah dengan merubah perilaku tidak menggantungkan kepada petugas kebersihan dan pemulung.

“Kita juga mengambil tanggung jawab untuk menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri dengan menerapkan prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur  ulang sampah (Prinsip 3R: reduce, reuse dan recycle) di tempat masing-masing,” katanya.

Selain itu, Vivin mengatakan, perlunya komitmen yang kuat baik dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan komunitas. Peran pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendukung gerakan ini menjadi sangat penting. “Pemerintah daerah diimbau dapat menyediakan pengangkutan terpilah atau terjadwal untuk sampah yang dapat dikompos, di daur ulang maupun residu. Dunia usaha perlu mulai mendesain kemasan yang dapat didaur ulang dan tidak terbuang ke TPA maupun lingkungan,” ujarnya. (ij)