Pemda Harus Berkomitmen Kembangkan Budaya Nasional

Pemda Harus Berkomitmen Kembangkan Budaya Nasional

Mendikbud Muhadjir Effendy dan Mendagri Tjahjo Kumolo pada malam Apresiasi Penetapan WBTb 2019 yang merupakan rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). [SHNet/sp]

SHNet, Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berarti pemerintah daerah (pemda) juga harus memiliki komitmen pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan kebudayaan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan hal ini pada malam Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) 2019 sebagai rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

“Saya berharap Pekan Kebudayaan Nasional akan tiap tahun kita gelar sebagai agenda rutin pemajuan kebudayaan. Tentunya dimulai dari daerah,” katanya.

Mendikbud juga menyinggung perlunya pemajuan kebudayaan sebagai salah satu upaya menjaga identitas dan akar kebangsaan serta menjadi fondasi pembangunan. Hal tersebut sesuai ajaran Bapak Bangsa Soekarno tentang Trisakti, yakni “Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi PKN, khususnya penyerahan Warisan Budaya Takbenda. Ragam budaya yang tersebar di penjuru nusantara merupakan kekuatan tak ternilai dari bangsa Indonesia. “Semoga kegiatan penetapan warisan budaya takbenda ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memajukan kebudayaan dan memperkuat kerjasama lintas-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ungkapnya.

“Besar harapan saya bahwa penetapan warisan budaya takbenda ini diikuti dengan rangkaian kebijakan pengelolaan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah,” lanjut Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menyarankan agar segera memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang ada agar tidak punah ataupun diakui oleh bangsa lain.

“Kami minta kepada kepala daerah, yang tadi warisan budayanya ditetapkan, kalau bisa segera dipatenkan,” ujar Menteri Tjahjo.

Penetapan 267 Warisan Budaya Takbenda
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 267 Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Sertifikat WBTb diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam malam Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda 2019 sebagai rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).

Acara malam Apresiasi Penetapan WBTb 2019 sebagai rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). [SHNet/sp]

“Apa yang telah kita lakukan bukan hanya merupakan amanat Undang-Undang Dasar tetapi juga merupakan komitmen kita sebagai warga dunia dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy dalam sambutannya, di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

“Upaya kita untuk melakukan langkah-langkah berkemajuan dalam mengangkat puncak-puncak kebudayaan harus terus dilakukan,” imbuh Mendikbud.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menyambut baik arahan Mendagri. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pasal 37 dan 38 terdapat dua langkah pelindungan ekspresi budaya yang ada di masyarakat saat ini.

“Kalau sifatnya individual itu bisa langsung di-hak cipta-kan. Tetapi kalau itu kolektif, maka dilakukan penetapan,” jelasnya.

Hilmar menyampaikan bahwa seusai penetapan, pemerintah pusat berharap agar pemda memberikan komitmen penyediaan sumber daya dalam rangka pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan WBTb. Pada ujungnya, upaya tersebut mencerminkan pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan.

Integrasi ke Pendidikan di Sekolah
“Langkah yang paling konkret adalah membawa warisan budaya takbenda ini ke sekolah-sekolah. Jadi, diintegrasikan ke pendidikan, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang sedari dini,” jelas Dirjenbud.

Sebanyak 40 grup penampil dengan total 481 peserta dari berbagai kalangan usia turut hadir memeriahkan malam Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda 2019. Hadirin yang termuda, Okta, berusia 12 tahun membawakan tarian Sintren dari Jawa Tengah. Hingga yang tertua Bapak Abdullah, berusia 83 tahun yang menampilkan kesenian Zikir Berdah dari Jambi.

“Ini menjadi bukti bahwa kebudayaan milik semua generasi. Kebudayaan menjadi sumber kebahagiaan semua umur,” ujar Hilmar.

Ia menyampaikan bahwa Kemendikbud Sejak 2013 hingga 2019 telah menetapkan sebanyak 1.086 Karya Budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia diberikan berdasarkan rekomendasi tim ahli yang meliputi 5 domain.

Lima domain tersebut sesuai dengan Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.

Kelima domain tersebut, yakni 1) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; 2) seni pertunjukan; 3) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; 4) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan 5) kemahiran kerajinan tradisional.

Sebelumnya, tim sekretariat menerima usulan WBTb dari pemda sebanyak 698 budaya takbenda. Kemudian, pada 13-16 Agustus 2019, pada Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang dihadiri Dinas Bidang Kebudayaan dari 31 provinsi menyepakati 267 karya budaya ditetapkan sebagai WBTb Tahun 2019. (whm/sp)