Pelantikan yang Khidmat dan Sederhana

Pelantikan yang Khidmat dan Sederhana

Presiden Jokowi usai dilantik, 20 Oktober 2014

SHNet, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggaraan upacara dan perayaan pelantikan presiden, 20 Oktober 2019 mendatang dilakukan secara sederhana. Namun, acara yang sederhana tidak meghilangkan kekhidmatan dan keagungannya sebagai acara kenegaraan.

Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10). Sepuluh pimpinan MPR hadir lengkap dipimpin Ketua MPR, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.

“Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu,” kata Jokowi.

Bambang Soesatyo langsung menyetujui permintaan Presiden Jokowi tersebut. Namun, agar agung dan khidmat, keamanan harus terjamin, tidak boleh ada gangguan apapun. “Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat,” tegas Bambang.

Sejumlah kepala negara dan perwakilan kepala negara akan hadir dalam upacara pelantikan Jokowi yang kali kedua ini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin.  Tentu saja perwakilan negara sahabat yang ada di Indonesia.  Jika ada gangguan keamanan, betapa sulitnya posisi Indonesia di mata dunia.

Larangan Demonstrasi

Polda Metro Jaya, Senin (14/10) telah mengeluarkan larangan untuk tidak memproses semua ijin aksi demontrasi selama 15-20 Oktober 2019. Tujuannya agar tidak ada gangguan keamanan. Situasi lebih kodusif. Dari hasil rapat dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Kodam Jaayakarta, pihak kepolisian mengendus ada potensi aksi unjuk rasa jelang acara pelantikan.

Isu yang diangkat masih terkait dengan revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Tuntutan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas hasil revisi UU tersebut enggan dipenuhi.

Masalah keamanan memang menjadi perhatian serius bangsa saat ini. Ada banyak kelompok yang ingin mendompleng aksi demontrasi untuk menciptakan kekacauan, keributan, konflik dan ketakutan di masyarakat. Kelompok radikal dan intoleran, misalnya.

Bahkan Menko Polhukam, Wiranto, telah menjadi korban aksi brutal kelompok radikal dan intoleran. Bayangkan jika mereka melancarkan aksinya dengan mendompleng kegiatan demosntrasi menuntut Perppu Revisi UU KPK.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (15/10) mengungkapkan saat ini ada kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merencanakan aksi dengan bom racun. Bom tersebut mampu menewaskan 100 orang. Bayangkan jika bom racun itu diledakan di kerumunan masa aksi demonstrasi.

Pihak kepolisian, kata Dedi, kini tengah menelusuri dari mana pihak JAD bisa mendapatkan bahan kimia seperti methanol, pupuk urea, hingga racun abrin yang menjadi bahan dasar pembuat bomnya.

Pelantikan presiden-wakil presiden kali ini juga berlangsung pada Hari Minggu. Hari ibadat bagi umat Kristen dan Katholik. Para teroris juga menyasar tempat-tempat ibadah, gereja. Pendekanya, mencari kerumunan untuk melancarkan aksi. Bisa jadi itulah pula alasan Presiden Jokowi agar pelantikannya berlangsung sederhana saja, namun tetap khidmat dan agung.

Pada tahun 2014 lalu, ketika dilantik bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, perayaan seusai pelantikan berlangsung semarak. Usai dilantik, Jokowi-Jusuf Kalla disambut masyarakat luas dengan menggelar kirab budaya. Masyarakat merayakan kedatangan pemimpin baru dengan penuh suka cita. Sangat terasa kalau pemilu adalah pesta rakyat, perayaan kegembiraan.

Kala itu, Jokowi-Jusuf Kalla, dari Bundaran Hotel Indonesia melewati Jl. Thamrin dan Medan Merdeka Barat naik kreta kuda. Tidak langsung ke Istana Negara, tetapi lebih dahulu mampir ke Monas. Di Monas, Jokowi-Jusuf Kalla punya panggung besar untuk menyapa masyarakat, terutama pendukungnya yang hadir dalam kirab budaya. Tak hanya menyapa, Jokowi bahkan menyampaikan pidato politik juga.

Tidak Ada Karnaval

Jokowi-Jusuf Kalla diarak dalam kirab budaya di Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat

Kali ini berbeda. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta elemen relawan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak menggelar acara syukuran yang belebihan. “Untuk itu, tidak ada karnaval dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Jokowi, kata mantan Panglima TNI itu, ingin langsung bekerja. Ia mengaku telah mendengar adanya rencana syukuran yang digelar relawan. Tapi, situasi dan kondisi saat ini menginginkan hal lain.

Ketua Umum Projo, Budi Arie, salah satu organ relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, mengaku sudah menyiapkan banyak hal terkait acara syukuran tersebut. Mereka menginginkan seperti yang dilakukan tahun 2014 lalu. Ada pawai gajah dari Way Kambas-Lampung, ada tari-tarian dari seluruh nusantara. Apalagi bertepatan dengan Hari Minggu di mana semua orang ingin menikmati suasana santai.

Namun demikian, Budi Arie memahami keinginan Jokowi. Hal terpenting adalah acara pelantikan berlangsung aman dan damai. Tidak ada kendala yang mengadang. Presiden bisa langsung kerja dengan tanpa beban apapun.

Lagipula, ketika bertemu dengan pimpinan MPR, sudah menyinggung soal amendemen UUD 1945. Ini tentu pekerjaan besar yang menanti. Kepada pimpinan MPR, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

“Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan,” kata Jokowi.

Amandemen UUD 1954 harus dilakukan dengan cermat dan memerlukan kecerdasan dalam menyerap aspirasi masyarakat luas. Tentu saja Presiden Jokowi akan sangat sibuk. Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya akan terus berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen undang-undang dasar.

“Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” kata Bambang.

Masih banyak pekerjaan lain yang juga akan dilakukan Presiden Jokowi. Mari memberikan waktu untuk dia bekerja selama lima tahun ke depan, tanpa harus direcoki dengan gangguan keamanan yang hanya akan merugikan masyarakat. (inno jemabut)