Narasi RUU KPK Hingga Perppu Bagai Circus Maximus

Narasi RUU KPK Hingga Perppu Bagai Circus Maximus

Maria Pakpahan. (Ist)

Oleh: Maria Pakpahan

SAYA hampir tidak percaya mendengar Prof Emil Salim bicara bahwa KPK instansi negara paling berhasil sejak Proklamasi! Buat saya pernyataan ini bombastis dan menyesatkan. Apa ukuran keberhasilan KPK? Circus OTT  (Operasi Tangkap Tangan) yang disodorkan ke publik Indonesia?

Ini mengingatkan saya bagaimana KPK bagaikan seperti beberapa emperor Romawi yang menggelar pertandingan gladiator di Coloseum sebagai tontonan,–cara emperor memberi hiburan rakyat Roma dan melupakan persoalan utama yang penting. OTT sebagai public entertainment! Miris sekali dan tidak mencerdaskan bangsa.

Seperti katarsis saja. Karena pokok soal dan agenda reformasi 1998, Korupsi Soeharto dan habitat Cendana dilupakan rakyat. Rakyat sudah diberikan tontonan circus OTT ikan teri, ikan paus yang maha besar, raib dari kerja KPK selama 15 tahun. Mengapa? Ini mustinya tugas KPK.

Sementara mengenai mandat utama KPK silahkan dilihat satu persatu kemudian disandingkan dengan deliverynya, output yang terukur. Saya rasa bisa ada yang membantu membuat table output kerja KPK. Sehingga keberhasilan KPK bukan semata berdasarkan OTT yang saya sebut circus itu!

Belum lagi self regulating di KPK yang tidak masuk akal karena banyak loop holes Salah satunya soal status pegawai KPK yangg tidak mau masuk nomenklatur ASN. Termasuk tidak responsif terhadap audit BPK.  Lembaga tanpa pengawasan. Ketidak jelasan dewan etik dan berbagai persoalan lainnya.

Perdebatan di ruang publik soal KPK dibangun di atas asymmetrical knowledge based,–pemahaman atau pengetahuan yang tidak simetris atau jomplang mengenai duduk perkara, sejarah dan dan raison d’etre KPK. Jangan sampai KPK menjadi above the law! Memiliki impunitas dan bisa sewenang-wenang. Karena jika ini terjadi, KPK menjadi  corrupted dan menjadi ‘part of the problem’ dalam eradikasi korupsi. Korupsi bukan saja soal uang, suap semata. Korupsi termasuk political corruption. KPK pasti tahu hal ini dan karena itu ada sebagian di KPK yang  tidak suka saat akan ada pengawasan.

Kenapa keberatan dengan pengawasan? Pengawasan akan menjadi semacam gate keeper! Who watch the gate keeper ? Ada publik, pers dan presiden. Jadi mengapa sangat apriori terhadap dewan pengawas?

Catatan saya soal dewan pengawas dan soal penyadapan,– saya berpendapat aktivitas penyadapan harus dapat izin pengadilan negeri, tidak cukup dewan pengawas atau hanya dewan pengawas. Ini untuk check and balances. Idealnya izin penyadapan dari perintah pengadilan semata. Ini catatan saya soal revisi Undang-Undang KPK.

Jelas ada upaya saat ini untuk menguras energi dan menyodorkan Perppu sebagai seakan satu-satunya pilihan yang paling pas dan rasional merespon Undang-Undang KPK hasil revisi. Padahal ini debatable dan urusan pemberantasan korupsi, penguatan KPK bukan hal semalam dan Perppu bukan panacea (obat penyembuh).

Masyarakat kelas menengah terpelajar Indonesia pun seperti tersihir dengan Perppu. Setelah gagal menahan revisi Undang-Undang KPK, Perppu menjadi ‘battle field’ seakan komitmen Presiden mensupport KPK hanya bisa lewat Perppu.

Ini ibaratnya smoke screen dan juga false logic. Publik digiring seakan Perppu mutlak dan satu-satunya cara menyelamatkan KPK. Tanpa melihat dan memperlihatkan ke publik masalah-masalah di KPK, mulai soal managemen, praktek kerja hingga struktural di KPK.

Bahwa ada avenue untuk judicial review di MK soal Undang-Undang KPK hasil revisi, hampir tidak terdengar, sedikit sekali dijajaki, didiskusikan di publik. Sudah ada apriori,– bukan suatu sikap intelektual. Dan mengapa hal ini tidak dikampanyekan ke publik?

Perppu seakan ‘the only and most viable solution’. Ada upaya membangun hegemoni pikiran soal Perppu, dengan melibatkan akademisi, dosen, the educated yang membuat Perppu sebagai dogma kebenaran. Saya skeptis dengan sikap hegemonik ini. Hegemoni pikiran Perppu yang tidak jelas apa isinya dan apa gentingnya!

Tentu saya bisa jadi salah. Namun saya memilih untuk tidak terhegemoni dan terus bertanya, mencari, membandingkan, terus menggali. Saya memilih mendukung, membantu presiden mengejar kekayaan RI yang dikorupsi Soeharto-Cendana dan sekarang sedang keras diupayakan kembali ke tangan Republik agar bisa digunakan secara adil untuk kemakmuran rakyat, kemajuan Bangsa Indonesia.

Untuk itu, presiden tidak perlu untuk merespon lewat penerbitan Perppu untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Perppu bukan benchmark mutlak. Bukan jalan satu-satunya. Ini yang saya dengan ‘fallacy of thinking’. Perlu diingat energi dan waktu perlu menjadi konsiderasi bagi Presiden dan kita semua.

Ada banyak agenda-agenda kerja dan tugas lainnya yang juga penting. Contohnya masalah terorisme dan normalisasi radikalisme. Contoh lain masalah krisis perubahan iklim yang di depan mata. Masalah tenaga kerja yang juga penting dan lainnya. Hegemoni soal ‘doktrin Perppu’  justru sangat menyita energi bangsa dan waktu kita semua. Seperti penonton circus gladiator di Colloseum Roma, kita tersedot dalam putaran debat. Lihat saja berbagai acara di TV hingga demonstrasi mahasiswa. Circus Maximus!

Kembali ke komentar awal Prof Emil Salim soal how great,–berhasilnya KPK sebagai instansi negara sejak Proklamasi,–lebay bingits!

Dengan rasa hormat saya pada orang yang sepuh, saya berharap Prof Emil Salim untuk melihat lebih tajam. Bagaimana mungkin KPK bisa dibilang berhasil sementara KPK tidak pernah serius mendalami kasus korupsi sistematis dan bertahun bahkan dekade, political corruption yang dilakukan oleh Soeharto. Mengapa KPK menghindari Cendana? Bagaimana Prof Emil Salim pun luput memasukan variabel Cendana dalam mengukur sukses KPK?

Coba lihat laporan Transparency International soal korupsi Soeharto. Jika laporan ini terlalu panjang, bagaimana dengan hasil temuan utama Soeharto koruptor sedunia! https://www.theguardian.com/world/2004/mar/26/indonesia.philippines

Penulis, Maria Pakpahan, Ketua DPP PKB 2004-2009 dan Koordinator Seknas Jokowi United Kingdom 2018- 2019.