Perlu Segera Dibentuk Holding BUMN Pangan

Perlu Segera Dibentuk Holding BUMN Pangan

SHNet, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) “memproklamirkan” tentang perlunya kemandirian pangan buat bangsa Indonesia. Dalam diskusi terbatas tentang kemandirian pangan pada Selasa (3/9/19) terungkap, banyak persoalan yang bisa menghambat realisasi kemandirian pangan yang digagas oleh presiden.

Namun, di antara persoalan-persoalan itu ada salah satu cara yang bisa dilakukan dengan cepat, yakni pembentukan Holding BUMN Pangan. Menurut Direktur Utama PT Berdikara Eko Taufik Wibowo, pembentukan holding tersebut akan mengonsolidasikan peran dan tugas BUMN Pangan.

Saat ini, BUMN Pangan terbagi pada bisnis inti masing-masing, di antaranya PT Berdikari (Persero) bidang peternakan, Perum Bulog untuk penyandang stok pangan pemerintah, PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri untuk pembibitan, serta PT Perinus dan PT Perindo bidang perikanan, PT Garam bidang garam.

Eko menjelaskan, ide pembentukan Holding BUMN Pangan sebenarnya pernah dilontarkan oleh Kementerian BUMN, namun belum terealisasi hingga saat ini. Padahal, saat ini, persoalan pangan di Indonesia membutuhkan penanganan dan solusi terintegarsi dan terkonsolidasi dengan baik. Kuat dan mapan dari hulu ke hilir.

Menurutnya, saat ini dibutuhkan penguatan kapasitas BUMN Pangan, tidak hanya sebatas perusahaan milik negara yang bertugas menghasilkan dividen. Sebaliknya, BUMN haruslah mampu menguasai rantai pasok pangan nasional, secara efisien dan efektif.

“Intinya, pembentukan Holding BUMN Pangan sudah harus dipertimbangkan untuk direalisasikan segera. Dengan adanya berbagai isu dan tantangan pemenuhan kedaulatan pangan nasional, perlu peran BUMN yang kuat. Tertata dalam satu kesatuan dan saling konsolidasi. Bisa saja, misalnya, Bulog akan jadi distributor, Berdikari khusus peternakan. Jadi, semua satu dan kompak. Soal siapa yang akan jadi Holding-nya, terserah pemerintah. Apakah menunjuk yang sudah ada atau membentuk perusahaan baru” katanya.

Eko mengatakan, jika Holding BUMN Pangan tidak segera terbentuk, dikhawatirkan usaha dan investasi di hulu akan semakin dikuasai swasta asing. Padahal, kata dia, hal itu bukan karena pelaku dalam negeri tidak memiliki kemampuan dari segi keahlian dan modal.

“Seperti Berdikari misalnya, bersaing di sub sektor ayam. Pembentukan holding ini sebagai konsolidasi, bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya stabilisasi pangan yang merupakan sektor strategis” kata Eko.

Lantas bagaimana jika ada kecemberuan dari sektor swasta mengingat kebijakan ini akan menganak emaskan BUMN, Eko menjawab, “pasar di Indonesia sangat luas”. Ia menambahkan, sektor swasta masih tetap bisa berperan banyak dan memiliki pangsa pasar yang luas. (Ina)