Pemda Harus Jaga Ketertiban Hunian Vertikal

Pemda Harus Jaga Ketertiban Hunian Vertikal

Ist

SHNet, BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk ikut mengatur tentang pengelolaan rumah susun (rusun) bagi masyarakat. Di antaranya dengan pembentukkan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan-satuan rumah susun (PPPSRS). Hal itu sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tinggal di hunian vertikal.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Yusuf Hariagung, saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Rusun di Hotel Novotel, Bandung beberapa waktu lalu, mengatakan setiap pemerintah daerah perlu memahami dan memastikan  penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS dilaksanakan di daerah. Apalagi seperti Kota Bandung yang pembangunan rusunnya cukup berkembang.

“Kami menghimbau Gubernur Jawa Barat dan  Walikota/Bupati segera membuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/peraturan Bupati terkait pengelolaan rusun.  Salah satu muatannya adalah pembentukan PPPSRS karena ketertiban masyarakat merupakan bagian dari pembinaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegas Yusuf.

Dalam kegiatan itu, ada 70 peserta yang hadir, terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan PPPSRS serta developer apartemen di Provinsi Jawa Barat, khususnya kota Bandung.  Yusuf menjelaskan, adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang tinggal di rusun.

“Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait pembentukan PPPSRS, keanggotaan dan organisasi, akta pendirian, anggaran dasar (AD), dan anggaran rumah tangga (ART), serta tata tertib penghunian, pengelolaan, serta kerja sama dalam pembangunan rumah susun secara bertahap,” katanya.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, terdapat sejumlah kendala yang muncul dalam pengelolaan apartemen di Provinsi Jawa Barat. Kendala tersebut antara lain, sertifikat laik fungsi (SLF) yang tidak kunjung selesai, PPPSRS yang belum dibentuk, hingga adanya dualisme pengurusan PPPSRS.

M Yusuf Hariagung

Pada proses pengelolaan rusun terdapat hak individu dan hak bersama yang terdiri dari bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Segala hal yang diperjanjikan oleh pelaku pembangunan (developer) ketika pemasaran merupakan hak yang harus diserahkan kepada pemiliki/penghuni, sedangkan untuk hak bersama pengelolaannya diserahkan kepada PPPSRS dan dibuat laporan secara transparan.

“Pemda harus memiliki kewenangan dalam pengaturan pengelolaan di Rusun dan melindungi hak dan kewajiban pengembang dan masyarakat. Perlindungan yang dilakukan dapat berupa pemberian sosialisasi terkait peraturan,” katanya.

Siap

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, Nunun Yanuarti, menyatakan pihaknya siap melaksanakan peraturan tentang pengelolaan rusun tersebut. Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

“Peraturan ini telah dikeluarkan pada bulan April 2018 lalu karena di lapangan banyak  permasalahan Rusun terkait PPPSRS sehingga sudah sangat mendesak untuk dibuat peraturan tersebut,” ujarnya. Adanya pembangunan rusun, kata Nunun, merupakan langkah yang harus diambil guna menghindari adanya konflik penggunaan lahan khususnya untuk pertanian. Berdasarkan data yang ada, setiap tahun sekitar 15.000 hektar lahan hijau beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

“Hal ini menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan tidak efisien. Pembangunan Rusun merupakan solusi yang tepat. Pembangunan yang bersifat horizontal ini harus dibatasi, oleh karena itu pola pembangunan rumah vertikal adalah jawaban dari ini semua dan kami sambut dengan sangat positif,” katanya. (ij/ruk)