Pariwisata Indonesia Butuh Lebih Banyak Inbound Tour Operator

Pariwisata Indonesia Butuh Lebih Banyak Inbound Tour Operator

SHNet, Jakarta- Pariwisata Indonesia membutuhkan lebih banyak Inbound Tour Operator di setiap destinasi.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan The J-Team, inisiator dan pelaksana Tourism Talks Club, bekerja sama dengan DPD ASITA Jakarta, di Auditorium Museum Nasional, Selasa (24/9).

Diskusi tersebut membicarakan tata niaga pariwisata khususnya di sektor usaha perjalanan, Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW).

Di era internet of things (IoT) yang mana semua serba semakin mudah, rantai penyedia produk dan jasa semakin pendek, konsumen menuntut semua serba cepat dan tanpa hambatan (seamless) mempengaruhi tata niaga yang sudah mapan berjalan di dalam industri pariwisata.

Director Business and Development Europe Market PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, Ricky Setiawanto mengatakan, saat ini digital sudah menjamur dimana-mana sehingga perlu Inbound tour operator.

“Tantangan sekarang adalah masuknya online yang hotel-hotel. Kita tidak bisa stop dan itu strategi yang harus dihadapi. Sistem Inbound tour operator tidak bisa digantikan dengan teknologi karena kita berbicara dengan manusia,” ungkapnya.

Ricky mengatakan, Inbound tour operator perlu ada di setiap destinasi pariwisata. Terutama di destinasi yang sedang diperbarui dan diprioritaskan.

Menurutnya, strategi Kementerian Pariwisata mengembangkan 10 Bali baru di Indonesia harus on line dengan program itu.

“Hanya saja kita harus pilih dari 10 Bali baru tersebut, mana yang harus dijual sesuai dengan tempat dimana kita berada,” kata Ricky

Inbound berhubungan dengan turis asing. Mereka dapat mengetahui pesawat apa yang masuk ke destinasi 10 Bali baru tersebut, dan sebagainya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Agus Priyono mengatakan, masih banyak usaha biro perjalanan yang belum berstandarisasi. Mereka juga belum menjual paket wisata inbound.

Oleh sebab itu, tata niaga terkait erat dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang diambil dan dijalankan oleh Pemerintah.

Kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perubahan jaman, jelas dan transparan, tidak
tumpang tindih, akan mendukung iklim persaingan usaha sehat dan
mendorong kemajuan para pelaku industri pariwisata.

Seperangkat regulasi telah dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah, mulai dari UU No.10 tahun 2009 tentang Pariwisata, hingga turunannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata. Kebijakan utamanya
adalah penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), standardisasi, dan
sertifikasi usaha.

Itu semua dilakukan guna meningkatkan daya saing industri
pariwisata tidak terkecuali perusahaan perjalanan BPW dan APW.

Terlebih lagi destinasi/kota yang sudah dilayani penerbangan langsung dengan luar negeri. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Secara Elektronik; Peraturan Menteri Pariwisata Tentang Standar Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, merupakan upaya- upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas usaha yang telah ada,
sekaligus mendorong usaha-usaha baru.

Namun, bagaimana aturan main di lapangan belum terlalu diperhatikan. Sehingga ada kecenderungan industri pariwisata memasuki babak pasar bebas-liberal. Siapa saja bisa menawarkan produk dan jasanya termasuk orang-orang asing yang tidak punya kelengkapan dokumen berusaha yang sah di Indonesia.

Dasar-dasar tatanan berniaga dalam industri pariwisata sebenarnya tidak terlalu banyak berubah. Keberadaan BPW dan APW tetap dibutuhkan dengan semakin berkembangnya niche market perjalanan. Hirarki level usaha perjalanan juga masih berlaku di dunia.

Di tengah majunya travel technology, memperbanyak khususnya Inbound Tour Operator di destinasi-destinasi wisata Indonesia justru mutlak diperlukan. Ini agar bisa meningkatkan secara signifikan kunjungan wisman ke Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. (Stevani Elisabeth)