Meredam Kesenjangan di Papua

Meredam Kesenjangan di Papua

Rafly Parenta Bano

oleh : Rafly Parenta Bano

SHNet – Isu rasisme yang muncul belum lama ini telah mendiskriminasi orang Papua. Martabat orang Papua jatuh, harga diri mereka hancur. Terus terang, bukan kali ini saja ujaran rasis terhadap orang Papua. Aksi rasis sering pula terjadi pada mereka di daerah lain. Seperti saat klub sepakbola dari Papua bertanding di luar Papua. Tidak hanya di luar Papua, praktik rasis sering juga terjadi di tanah mereka sendiri.

Bicara soal Papua tentu tidak terlepas dari permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang kompleks. Kompleksitas itu ibarat fenomena gunung es. Aksi unjuk rasa massal atas tindakan rasis adalah bagian dari puncak gunung es yang nampak di atas permukaan. Sementara bagian bongkahan besarnya adalah persoalan kemiskinan. Orang Papua memendam amarah mereka sejak lama akibat terlilit kemiskinan.

Kemiskinan adalah cikal bakal permasalahan utama di Papua. Meskipun telah bergabung bersama Indonesia sejak 56 tahun silam, Papua masih tinggal dalam bayangan kelam kemiskinan. Bayangan itu kian gelap lantaran kemiskinan justru menjerat orang asli Papua (OAP) yang mendiami wilayah pedalaman. Tingkat kemiskinan yang tertinggi, derajat kesehatan dan pendidikan yang rendah serta tragedi gizi buruk yang sering terjadi adalah potret nyata tak terpisahkan dari orang Papua.

Sejak awal, Papua membutuhkan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program pengentasan kemiskinan di Papua tidak mampu menurunkan kemiskinan secara cepat dan signifikan. Mengapa? Karena program tersebut tidak secara utuh membangun SDM orang Papua yang masih tertinggal. Sampai saat ini masih banyak orang Papua yang karena hambatan geografis masih sulit bersekolah. Masih banyak pula dari mereka yang terisolasi di pedalaman menanti pertolongan tenaga kesehatan membantu proses persalinan dan imunisasi anak mereka.

Dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat adalah yang tertinggi di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 27,74 persen dan 23,01 persen. Artinya 1 dari 4 orang di Papua adalah orang miskin. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya besar sebab Papua adalah pulau yang kaya sumber daya alam logam mulia.

Pertama, karena wilayah perdesaan adalah lumbung besar kemiskinan di Papua. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan di atas 36 persen. Sementara di kota tingkat kemiskinan hanya sekitar 4 persen. Itu berarti kemampuan ekonomi masyarakat di pedalaman masih sangat rendah. Orang Papua di pedalaman masih mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Daya ekonomi yang rendah akibat rendahnya aksesbilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Kedua, SDM orang Papua masih rendah. Pembangunan di Papua belum membangun orang Papua sebagai manusia secara utuh. Indeks pembangunan manusia tahun 2018 masih rapot merah (60,06). Rata-rata tingkat pendidikan penduduk hanya menamatkan jenjang SD. Bahkan diperkirakan anak yang baru berusia 7 tahun rata-rata hanya mampu bersekolah sampai kelas 1 SMA.

Ketiga, minimnya infrastruktur untuk memacu ekonomi masyarakat. Sejumlah desa di Papua masih terisolasi akibat minimnya infrastruktur dasar. Data Podes 2018 menunjukkan bahwa 87,12 persen desa di Papua berstatus “desa tertinggal”. Pembangunan desa belum optimal untuk membuka akses. Akibatnya perekonomian desa tidak bertumbuh karena tidak ada arus barang dan jasa dari dan ke desa tersebut.

Dengan demikian kemiskinan di Papua adalah suatu kontradiksi yang terjadi puluhan tahun. Kontradiksi ini merujuk pada status kekayaan alam tanah Papua. Jutaan kilo aneka jenis logam, minyak dan gas telah dikeruk dari dalam perut Papua. Hasilnya telah berkontribusi besar bagi kas negara. Akan tetapi hasil alam itu belum menyejahterakan orang Papua secara menyeluruh.

Kesenjangan sosial ekonomi antara orang Papua dan pendatang dari luar Papua kian melebar. Perkara inilah yang kemudian memendam kecemberuan yang berbuntut amarah orang Papua sejak lama. Sektor perekonomian di perkotaan lebih dikuasai oleh pendatang. Sementara mama-mama Papua hanya mendapat porsi berjualan sayur di pinggiran pasar. Sama halnya soal akses lapangan kerja. Orang Papua belum sepenuhnya mendapat porsi yang besar, baik sebagai tenaga professional maupun operator, di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di teritori Papua.

Kompensasi pemerintah melalui dana otsus sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal menurut UU no 21 tahun 2001 tenggat waktu dana otsus sisa 2 tahun lagi. Sudah 18 tahun dana otsus dialirkan belum mampu menyejahterakan seluruh orang Papua. Sementara di sisi lain, ada indikasi penyalahgunaan dana tersebut untuk kepetingan sekelompok elit di Papua.

Selain dana otsus, program penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal. Program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat serta program KUR belum sepenuhnya dinikmati oleh orang Papua. Program tersebut gagal mencapai tujuannya. Pertama, karena implementasinya di wilayah pedalaman terhambat kondisi geografis. Kedua, literasi masyarakat terhadap akses dan pemanfaatan program tersebut masih rendah. Misalkan program raskin. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin yang menerima raskin kurang dari 58 persen.

Penyediaan infrastruktur dasar di Papua adalah kewajiban mutlak pemerintah. Pembangunannya harus secara sistematis dan agresif. Sistematis berarti dimulai dengan infrastruktur yang meningkatkan mobilitas penduduk, barang dan jasa. Setelah itu penyediaan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Penyediaan infrastruktur perlu diprioritaskan agar segera tuntas.

Setelah itu, pemerintah berfokus menggenjot kualitas SDM orang Papua. Hal ini jauh lebih penting untuk Papua. Pembangunan di Papua jangan berhenti di infrastruktur. Pemerintah juga harus menyediakan tenaga kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan punya hati mau melayani orang Papua hingga ke pedalaman. Derajat kesehatan dan pendidikan orang Papua harus segera ditingkatkan. Bila SDM orang Papua berkualitas SDM maka akses mereka untuk mengelola secara mandiri sumber daya alam yang dimiliki semakin terbuka.

Di samping itu, ketersediaan infrastruktur akan mendorong perekonomian orang Papua. Khususnya orang Papua di wilayah pedalaman. Sebab di sana, beragam komoditas lokal bernilai tinggi dihasilkan. Seperti kopi dari wilayah pegunungan tengah dan sagu dari wilayah selatan Papua. Selain itu, komoditas hasil kebudayaan seperti ukiran suku asmat dan suku dani serta kare-kare (penutup kepala dari bulu kasuari) juga bernilai sangat tinggi. Bila komoditas tersebut sukses dipasarkan maka secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan di Papua.

Rafly Parenta Bano, *Statistisi Ahli Muda, Badan Pusat Statistik. Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK) Universitas Indonesia*