Melky Laka: Politisasi Hukum Berbahaya Bagi Masa Depan Penegakan Hukum

Melky Laka: Politisasi Hukum Berbahaya Bagi Masa Depan Penegakan Hukum

KREDIBILITAS - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Melki Laka Lena menilai, pro dan kontra perihal reputasi dan kredibilitas anggota tim pansel KPK adalah hal wajar. Apalagi mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. (Ist)

SHNet, KUPANG – Sinergi bersama untuk  mencegah adanya politisi dalam penegakan hukum perlu terus dikembangkan. Politik dan hukum selalu bertalian dan berhubungan erat dan sukar dipisahkan. Pernyataan itu disampaikan Melki Laka Lena, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT,  Kamis (12/9).

Menurut Melki semangat pemberantasan korupsi yang melahirkan KPK dipastikan tak melumpuhkan penegak hukum lain. Berbagai lembaga negara lainnya harus bersinergi dan tak  saling menyerang. Termasuk dalam pembahasan revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK periode mendatang.

“Perjalanan 17 tahun pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh KPK saat ini tengah dibahas untuk dievaluasi DPR RI melalui revisi UU KPK. Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan dan menugaskan Menkumham dan Menpan untuk membahas hal tersebut bersama DPR RI,” kata Melki.

Kini Pemerintah melalui pansel KPK telah memutuskan 10 anak bangsa terbaik untuk diseleksi oleh  DPR RI guna menjadi lima komisioner KPK yang baru. Melki menyadari jika dalam  proses uji kelayakan di pansel yang kemudian berlanjut di DPR RI wajar jika menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan.

Bagi Melki pro dan kontra perihal reputasi dan kredibilitas anggota tim pansel KPK adalah hal wajar. Apalagi mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Bagi pihak yang keinginannya tidak bias terpenuhi tentu akan menyisakan kekecewaan.   “Pro kontra semacam ini terjadi di semua kalangan yang paling mengkhawatirkan terjadi juga di KPK,” ujarnya.

Dua wakil ketua KPK, Saut Situmorang dan Alexander Marwata misalnya memiliki perbedaan pendapat terkait posisi Firli Bahuri. Petinggi Polri dan mantan deputi penindakan  KPK  itu, kini lolos 10 besar meski menurut Saut, pernah terindikasi terlibat dalam pelanggaran berat di KPK. Melki melihat adanya indikasi dari Internal KPK yang sepertinya ingin Firli tak lolos seleksi di DPR.

Sementara Alex walau sebagai kompetitor komisioner KPK justru berbeda pendapat tentang hal itu. Kasus Firli ini menjadi contoh nyata urgensi KPK agar perlu dibenahi untuk kembali menjadi motor pemberantasan korupsi yang solid dan efektif.

Saat ini, KPK tiba-tiba secara kebetulan memanggil petinggi parpol atau jaringannya untuk diperiksa. Misalnya dari PAN, Golkar, PKB yang kembali diusuik kasusnya.

Ia mengatakan petinggi parpol dan jaringannya yang dipanggil KPK saat ini bukan kebetulan semata. Melki melihat pemanggilan itu ada hubunganya dengan  revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK. Hal itu dianggap sebagai manuver yang mudah dibaca dan dianggap bagian dari penggunaan kewenangan KPK untuk mempengaruhi agenda di Senayan. Baik secara langsung atau tidak langsung.

“Pengamat dan rakyat kebanyakan dengan mudah memberi penilaian semacam ini sehingga makin menguatkan stigma bahwa KPK sedang melakukan politisasi penegakan hokum,” tutur Melki.

Melki berpendapat KPK sebagai bagian dari sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya menyatu. Bahkan tidak boleh terpisah dengan institusi hukum atau lembaga negara lainnya.

Revisi UU KPK dan pemilihan komisoner KPK yang melibatkan pemerintah, DPR  dan masyarakat sipil melalui tim pansel mestinya membuat semua komponen bangsa harus bersikap dewasa.

Melki juga berharap kepada semua pihak untuk dapat   menjalankan tugasnya dengan baik,   tidak saling sandera, dan duduk bersama musyawarah mufakat mencari solusi terbaik. Mereka diharapkan tidak   saling menyerang dan berprasangka.

“Kalau masing masing pihak unjuk kekuatan yang dikorbankan masa depan dan nasib rakyat Indonesia, Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bisa menjadi korban,” ucap  Melki.

Melki berharap pembahasan revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK dalam waktu tersisa harus berlangsung terbuka dan akuntabel oleh DPR RI  dan pemerintah.

“Masukan kritis  apapun dari masyarakat sipil termasuk KPK wajib didengar untuk diakomodasi oleh DPR dan pemerintah. Masyarakat sipil dan KPK tak perlu berprasangka negatif dan membiarkan DPR dan pemerintah berjalan sendiri dalam membuat  keputusan terkait dua isu penting pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Melki juga berharap agar masyarakat sipil dan KPK diharapkan Melki untuk aktif mengawal pembahasan RUU KPK. Guna  mencegah lahirnya UU KPK oleh DPR RI dan pemerintah yang memberi ruang politisasi penegakan hokum, maka seharusnya masyarakat  dan  KPK aktif dalam  mengawal proses pembahasan RUU itu di parlemen.

Di pihak lain, KPK harus terus menjalankan tugas  penegakan hukum secara jujur. KPK tidak boleh terkesan melakukan politisasi hukum dengan memanggil petinggi parpol dan jaringannya. Terutama  pada saat proses pembahasan RUU itu karena dapat  mempengaruhi langsung atau tidak langsung proses di senayan.

Debat terbuka dan rasional berbagai pihak terkait isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan lebih efektif bagi publik. Mereka tidak boleh   saling sandera dan unjuk kewenangan.

“Penegakan hukum yang terkesan  sebagai upaya politisasi hanya melahirkan respon serupa dari berbagai lini. Pemberantasan korupsi harus menjadi spirit dan praktek di semua lini baik aparat hukum KPK, polri, jaksa, hakim dan pengacara juga pemerintah dan legislatif di semua tingkatan, swasta dan masyarakat sipil, ” kata Melki.

Melki meminta  semua pihak segera duduk bersama bersinergi satu sama lain. Ia berharap proses politik di DPR RI dan proses hukum di KPK dan   kerjasama dengan institusi hukum dan lembaga negara lainnya bisa berjalan semestinya.   (Nonnie Rering)