BUMDes dan Koperasi Harus Stabilkan Harga Pangan

BUMDes dan Koperasi Harus Stabilkan Harga Pangan

Ist

SHNet, JAKARTA – Kolaborasi antara BUMD, BUMDes dan Koperasi harus bisa menstabilkan harga pangan di level konsumen. Koperasi harusnya memiliki peran lebih dalam menstabilkan harga karena di setiap pasar pasti ada koperasi pasar.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Senin (9/9) mencontohkan komoditi beras. “Misalnya, ada sekitar 4-6 titik mata rantai hingga ke konsumen. Bila kita bisa potong rantai tersebut melalui kerjasama dengan Koperasi Pasar, harga di tingkat konsumen bisa stabil,” tegas Damanik.

Ia mengakui jika pemerintah dinilai belum sanggup menuntaskan masalah fluktuasi harga pangan, terutama pada musim panen dan paceklik. “Fluktuasi harga bahan pokok yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun produsen,” katanya.

Bagi produsen, tingkat harga yang menguntungkan adalah sangat penting untuk kesinambungan usaha. Sedangkan bagi konsumen, harga yang terjangkau sangat penting untuk memastikan hak-hak dasarnya terpenuhi.

Skema kemitraan antar pemangku kepentingan dapat dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya, dalam hal pergudangan dan logistik, pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak untuk menyediakan gudang penyimpanan serta jalur distribusi yang lebih efisien. Hal ini bisa meringankan beban Bulog dalam hal menuntaskan permasalahan harga pangan nasional.

Koperasi sebagai wadah pengembangan UMKM juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. Kehadiran koperasi dapat menggantikan peran tengkulak dan calo, serta memutus mata rantai dari produksi hingga distribusi. Karena itu, koperasi perlu memfasilitasi petani dan produsen agar lebih berkembang, serta tercapainya peningkatan daya beli rakyat.

Dirut PT Food Station Tjipinang, Arief Prasetyo Adi, mengatakan sebagai BUMD milik DKI Jakarta, pihaknya memiliki misi utama untuk stabilisasi pasokan dan harga di wilayah DKI Jakarta. “Warga Jakarta membutuhkan pasokan pangan, karena tidak bisa produksi sendiri. Jakarta ketergantungan pangan 95% pada daerah lain. Setidaknya butuh beras 10 ribu ton perbulan,” kata Arief.

Permasalahan pangan di Jakarta, diantaranya pasokan beberapa komoditas tidak mencukupi akibat anomali cuaca dan keterbatasan produksi. Selain itu, banyak terdapat kendala implementasi kebijakan pengaturan atau tata niaga bahan pangan.

Arief menjelaskan, Food Station memiliki tugas membangun dan menyelenggarakan sentra perdagangan bahan kebutuhan pokok makanan. Kedua, mengadakan dan menyalurkan serta menjaga stabilitas suplai, distribusi dan harga bahan pangan pokok. Ketiga, melakukan dan mengelola perdagangan umum kebutuhan bahan pokok beras. (inno jemabut)