Bonus Demografi Mimpi Kosong?

Bonus Demografi Mimpi Kosong?

Rafly Parenta Bano

oleh : Rafly Parenta Bano

SHNet – Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan proposi penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Pada periode dimaksud proporsi penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total penduduk. Hal itu berarti, terdapat sekitar 7 dari 10 penduduk Indonesia harus menanggung beban ekonomi penduduk non produktif.

Agar Indonesia dapat mengambil manfaat yang besar bonus demografi ini tentu dibutuhkan adanya kesesuaian antara ketersediaan sumber daya manusia produkif yang melimpah dengan upaya peningkatan kualitasnya baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan. Artinya, ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah tersebut harus berkualitas dan produktif. Oleh sebab itu dalam menghadapi peristiwa bonus demografi yang langka ini tentu pemerintah harus bergerak cepat mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas.

Akan tetapi di awal perjalanan bonus demografi saat ini, Indonesia justru menghadapi situasi tantangan demografi yang berpotensi merubah bonus demografi menjadi bencana demografi. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah tantangan serius dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi yang akan memuncak 20 tahun lagi. Data BPS menyebutkan bahwa pada Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen atau turun sekitar 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2018 sebesar 8,17 tahun (rata-rata penduduk Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang kelas IX).

Tingginya tingkat pengangguran kian diperparah karena justru didominasi oleh penduduk lulusan jenjang pendidikan menengah dan tinggi. TPT paling tinggi adalah pada jenjang SMK yaitu sebesar 11,24 persen. Selanjutnya adalah jenjang SMA (7,95 persen), jenjang diploma I/II/III (6,02 persen) dan jenjang universitas (5,89 persen). Tingginya tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi terbilang rendah. Setidaknya hanya ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, sisi demand yang rendah. Kedua, konsep link and match yang telah dicanangkan sejak tiga puluh tahun lalu belum berjalan secara optimal.

Permintaan tenaga kerja yang rendah sangat erat kaitannya dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah berimplikasi pada rendahnya kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Situasi saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5 persen sejak tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang rendah seperti demikian tentu sangat tidak signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi 7 juta orang pengangguran saat ini.

Pasalnya saat ini pertumbuhan ekonomi setiap satu persen hanya mampu menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja. Artinya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di level 5 persen, maka tenaga kerja yang berhasil terserap hanya sekitar 1 juta orang. Padahal jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah melebihi 2 juta orang tiap tahunnya. Bahkan BPS mencatat bahwa pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah angkatan kerja mencapai 3 juta orang (2,95 juta orang). Sehingga setiap tahun terjadi penumpukkan sekitar 1 juta tenaga kerja yang tidak tercover pertumbuhan ekonomi. Idealnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini harus di atas 12 persen setiap tahun

Beralih dari konsumsi ke ekspor

Sampai saat ini struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (55,74 persen). Selanjutnya yaitu investasi sebesar 32,29 persen dan ekspor barang dan jasa yang menempati urutan ketiga sebesar 20,97 persen. Tingginya peranan konsumsi rumah tangga mencirikan bahwa perekonomian Indonesia sangat tergantung dari aktivitas konsumsi masyarakat. Ketergantungan tersebut pada akhirnya hanya menyisakan satu opsi bagi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga setiap tahun menjelang hari raya besar dan memasuki tahun ajaran baru, pemerintah selalu mengucurkan stimulus finansial seperti rapelan peningkatan gaji ASN, pemberian THR dan Gaji 13. Hal tersebut tentu sangat membebani APBN. Belum lagi jumlah ASN yang terus meningkat setiap tahunnya.

Padahal ada cara lain yang seharusnya dapat ditempuh oleh pemerintah, yakni dengan mendorong tumbuhnya ekspor barang dan jasa yang menghasilkan nilai tambah sangat tinggi. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah dengan mengembangkan industri nasional, yaitu industri yang mampu menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Pemerintah perlu mengembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi serta industri transportasi yang menjadi kebutuhan utama manusia di seluruh dunia saat ini. Produk-produk tersebut menghasilkan nilai tambah sangat tinggi.

Namun faktanya, di Indonesia masih didominasi oleh industri yang menghasilkan produk bernilai tambah rendah, seperti industri makanan dan garmen. Kalaupun ada industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, yang diproduksi di Indonesia adalah sparepart yang nilai tambahnya rendah. Produk handphone misalnya. Bagian yang diproduksi di Indonesia hanya casing saja (nilai tambahhnya rendah). Berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut pemerintah perlu mengembangkan industri-industri di dalam negeri agar mampu memproduksi produk-produk bernilai tambah tinggi dimana termasuk bahan inputnya 100 persen produksinya dilakukan di Indonesia.

Meningkatkan kinerja ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi secara cepat dan masif tentu dapat memberikan efek ganda (multiplier effect). Pertama, perekonomian akan meningkat secara cepat. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga berpotensi besar menekan angka pengangguran hingga di bawah 3-4 persen. Ketiga, mempercepat proses pembangunan sebab mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Keempat, Indonesia dapat memetik manfaat yang besar dari bonus demografi sebab industri yang menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi cenderung padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja penduduk usia produktif.

Dengan demikian, bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 20 tahun mendatang dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia apabila pemerintah saat ini dapat bergerak cepat. Salah satunya adalah menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan berorientasi industri produk-produk bernilai tambah tinggi. Tak kalah penting pula menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu menggerakkan industri tersebut dengan maksimal. Harapan kita semua, tentu Indonesia dapat memetik manfaat bonus demografi agar tidak berubah menjadi bencana demografi.

*Rafly Parenta Bano, Statistisi Ahli Muda, Badan Pusat Statistik, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK) Universitas Indonesia*