Presiden Jokowi Harus Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Presiden Jokowi Harus Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Firman Subagyo

SHNet, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Surat Presiden (Surpres) Pembahasan RUU Pertanahan dan mengeluarkan Surpres baru. Hal itu sebagai  tindak lanjut dari upaya penyelesaian RUU Pertanahan yang kini banyak dikritik akademisi  dan masyarakat.

Presiden telah meminta Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk membantu mencari jalan penyelesaian RUU Pertanahan. Selasa (20/8) malam JK telah mengumpulkan sejumlah menteri terkait dan meminta mereka menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan  sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugasnya dengan kaitan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan. JK juga meminta Menko Perekonomian, Darmin Nasution, untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan antar kementerian dan lembaga.

“Langkah tersebut sudah benar dan karena itu Presiden Jokowi tinggal mengeluarkan Surpres baru untuk pembahasan RUU Pertanahan yang melibatkan semua kementerian terkait yakni ATR/BPN, KKP, ESDM, Kemenhan,  KLHK, dan lembaga terkait. Kami dari DPR setuju dengan langkah Presiden. Dengan Surpres baru, RUU Pertanahan akan dapat diselesaikan,” tegas anggota Panja RUU Pertanahan, Firman Subagyo, di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut Firman Subagyo, pembahasan RUU Pertanahan memang harus melibatkan kementerian terkait dan selama ini mereka tidak dilibatkan sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengapa UU Pertanahan yang berkaitan langsung dengan banyak kementerian, pembahasannya tidak komprehensif.

“Dengan perkembangan baru ini, menurut saya tinggal menunggu Surpres baru dari Presiden Jokowi, sehingga pesan Pak JK agar kementerian menyusun tugasnya terkait RUU tersebut bisa dilakukan pembahasan bersama di DPR, dengan daftar isian masalah (DIM) yang baru,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.

Firman juga menegaskan, RUU Pertanahan harus sejalan jiwa dan rohnya dengan keinginan pemerintah agar iklim investasi jauh lebih baik lagi. Apalagi masalah sumbatan investasi disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang di berbagai kesempatan. Karena itu, UU ini nantinya jangan terlalu rumit, detilnya diatur lewat PP (Peraturan Pemerintah). “Karena itu pelibatan semua kementerian terkiat suatu keharusan,” ujarnya.

Selama ini, banyak akademisi yang menyampaikan analisisnya bahwa draft RUU Pertanahan bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi. Hal itu karena tingginya potensi konflik jika RUU itu dipaksakan untuk disahkan. Jika rawan konflik, investor akan bingung dan hengkang.

Berkaca ke Meikarta           

Firman mengingatkan, pembahasan RUU Pertanahan yang belum melibatkan semua kementerian terkait, jangan dipaksakan untuk disahkan. Implikasinya, bagaimana proses-proses hukum kasus  sengketa lahan/tanah yang sedang berjalan, itu harus tetap dilakukan pemegakkan hukum. Jika RUU ini disahkan, bukan tidak mungkin kasus yang berjalan akan menguap.

Ia mencontohkan, sengketa lahan menyangkut pembangunan kawasan terpadu Meikarta dan sejumlah sengketa lahan/tanah yang melibatkan banyak pengembang. Belum lagi banyaknya perusahaan tambang yang melakukan penambangan tanpa izin di Sulawesi.

“Jangan sampai UU Pertanahan nanti melegalisasi kasus-kasus yang belum selesai, sebab di dalam UU Kehutanan,  soal pencegahan , dan pemberantasan perusakan hutan tidak dikenal istilah pemutihan,” tegasnya.

Jadi, lanjut Firman Subagyo, UU Pertanahan jangan mereduksi aspek penegakkan hukum . Mereka yang  salah melakukan perusakan hutan, atau melakukan hal-hal melanggar UU, harus dihukum. ”Juga UU Pertanahan tidak boleh mereduksi UU yang ranahnya kementerian lain, misalnya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu juga tanah/lahan milik TNI-Polri, Kemenhan, dan juga ESDM yang sudah ada payung hukumnya masing-masing,” tegasnya. (inno jemabut)