Pemerintah Harus Satu Suara tentang RUU Pertanahan

Pemerintah Harus Satu Suara tentang RUU Pertanahan

Sutriyono

SHNet, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Sutriyono, meminta pemerintah, dalam hal ini beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan, untuk satu suara, solid, dalam menuntaskan pembahasan RUU Pertanahan.

“Kami kaget juga, ternyata  menjelang rampung, lho, kok ternyata banyak keberatan dari kementerian lain. Yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan,” ujar Sutriyono, di Jakarta, Kamis (22/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, memang awalnya ketika RUU ini akan dibahas, Surat Presiden (Surpres) menyebutkan tiga kementerian yang mambahas RUU ini yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara belakangan ternyata RUU ini juga sangat berkaitan dengan tugas dan kewenangan kementerian lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),  dan Kementerian kehutanan dan  Lingkungan Hidup (KLHK), juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan).

“Saya dengar Kamis ini semua kementerian terkait itu tengah menggelar pertemuan untuk membahas RUU Pertanahan ini . Kita berharap dari pertemuan itu ada titik temu. Kan sama-sama pemerintah,” ujar Sutriyono.

Ditegaskan, Sutriyono, negara ini sangat membutuhkan UU Pertanahan yang komprehensif, sebab ini menjadi penyempurnaan dari UU Pokok Agraria (PA)  tahun 1960. “Kan sudah lama sekali UU PA itu. Ini inisiatif DPR, jadi kalau selesai merupakan legacy DPR,” tambahnya.

Pada Selasa malam (20/8) Wapres Jusuf Kalla (JK) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan RUU Pertanahan ini, juga telah mengumpulkan menteri terkait untuk membicarakan RUU pertanahan yakni Mendagri Tjahjoi Kumolo, Menteri ATR/kepala BPN Sofyan Jalil, Menhan Riamizard Ryacudu, Menteri ESDN Ignasius Jonan, Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan juga KKP.

Pada pertemuan itu, Jusuf Kalla meminta tiap kementerian untuk menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan  sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugas nya dengan kaitan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan. Kemudian JK meminta Menko Perekonomian, Darmin Nasution, untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan antar kementerian dan lembaga.

Sementara anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengatakan, dirinya mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Surpres (surat presiden) baru guna merevisi Surpres sebelumnya, karena, jika kementerian mengusulkan masukan baru dan membahasnya lagi ke DPR, sebaiknya memang harus ada surpres baru.

“Dengan Surpres baru dan pembahasn melibatkan semua kementerian, pembahasan RUU Pertanahan akan lebih lancar dan cepat selesai,” ujar Firman.

Ia juga menegaskan, RUU Pertanahan harus sejalan jiwa dan ruhnya dengan keinginan Presiden Jokowi agar iklim investasi jauh lebih baik lagi. Karena itu UU ini nantinya jangan terlalu rumit, detilnya diatur lewat PP.

Sebelumnya, banyak akademisi yang menyampaikan analisisnya bahwa draft RUU Pertanahan ini justru bertentangan dengankeinginan Jokowi tersebut. Mengapa? Karena tingginya potensi konflik jika RUU itu dipaksakan untuk disahkan. Jika rawan konflik, investor akan bingung dan hengkang.

Jangan Paksakan                                                                                                 

Karena itu, Firman mengingatkan, pembahasan RUU Pertanahan yang belum melibatkan semua kementerian terkait, jangan dipaksakan untuk disahkan. Karena implikasinya bisa panjang, yakni bagaimana proses-proses hukum kasus sengketa lahan/tanah yang sedang berjalan, itu harus tetap dilakukan pemegakkan hukum. Jika RUU ini disahkan, bukan tidak mungkin kasus yang berjalan akan menguap.

Ia mencontohkan, sengketa kawasan terpadu Meikarta dan sejumlah sengketa lahan/tanah yang melibatkan banyak pengembang. Belum lagi banyaknya perusahaan tambang yang melakukan penambangan tanpa izin di Sulawesi. “Jangan sampai UU Pertanahan nanti melegalisasi kasus-kasus yang belum selesai, sebab di dalam UU Kehutanan,  soal pencegahan , dan pemberantasan perusakan hutan tidak dikenal istilah pemutihan. (ij)