Menyoal Pembangunan Manusia di Papua

Menyoal Pembangunan Manusia di Papua

Ist

oleh : Rafly Parenta Bano, Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

SHNet – Keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup), pendidikan (diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan paritas daya beli (diukur dengan nilai rata-rata konsumsi riil perkapita per tahun yang disesuaikan).

Dalam tiga tahun terakhir, perekonomian penduduk di Provinsi Papua tumbuh signifikan. Hal tersebut tercermin dari indeks paritas daya beli yang mengalami akselerasi. Sementara indeks kesehatan dan pendidikan justru sebaliknya mengalami deselerasi. Angka harapan hidup (AHH) dan harapan lama sekolah (HLS) melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Merujuk pada data yang dirilis website resmi BPS Provinsi Papua, pada tahun 2017 IPM Provinsi Papua tercatat bertumbuh sebesar 1,79 persen. Capaian tersebut jauh melebihi pertumbuhan IPM secara nasional sebesar 0,90 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan IPM Provinsi Papua masih konsisten di atas 1,5 persen (sebesar 1,64 persen) saat pertumbuhan nasional justru lebih rendah 0,08 persen dari periode sebelumnya menjadi 0,82 persen.

Meskipun demikian, level pembangunan manusia di Provinsi Papua masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya di Indonesia. Tahun 2018 capaian IPM Provinsi Papua tercatat masih sebesar 60,06. Capaian tersebut bahkan sangat jauh lebih rendah dari capaian provinsi tetangga seperti Provinsi Papua Barat (63,74) dan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur (64,39).

Akan tetapi rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Papua dalam lima tahun terakhir (1,43 persen) jauh melebihi capaian Provinsi Papua Barat (0,99 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,84 persen). Artinya, di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, IPM Provinsi Papua tumbuh sangat signifikan. Bertolak dari statistik tersebut maka bukan tidak mungkin bila satu setengah dekade ke depan (tahun 2032) IPM Papua bisa di atas capaian IPM Provinsi Papua Barat dan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan sepuluh tahun sesudahnya IPM Provinsi Papua mampu mengungguli empat provinsi lainnya.

Melonjaknya pertumbuhan IPM Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir disinyalir berasal dari akselerasi indeks paritas daya beli. Pada tahun 2015, pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita (PPK) sebesar 0,82 persen. Setahun kemudian pertumbuhannya melonjak tiga kali lipat menjadi 2,60 persen. Bahkan di tahun 2017 pertumbuhannya mampu menyentuh angka 5,41 persen. Artinya, selama Jokowi menjabat presiden telah terjadi lonjakan indeks paritas daya beli yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,94 persen per tahunnya. Sedangkan pada periode sebelumnya (2010-2014) rata-rata pertumbuhan per tahunnya hanya mencapai 0,65 persen.

Melonjaknya indeks paritas daya beli di Papua diduga akibat imbas dari gairah pembangunan infrastruktur yang terjadi di Provinsi Papua saat ini. Pembangunan jalur trans papua, bandara perintis, tol laut, kebijakan BBM satu harga hingga peningkatan rasio elektifikasi telah membantu meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas penduduk. Alhasil, mobilitas penduduk dan mobilitas barang menjadi lebih cepat. Hal tersebut kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian penduduk. Inflasi bahan kebutuhan pokok berhasil ditekan dan akses untuk memperolehnya pun relatif mudah bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedalaman. Selain itu, peluang untuk meningkatkan pendapatan semakin terbuka lebar.

Infrastruktur Pendidikan

Akan tetapi, perhatian pemerintah melalui pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian tidak imbangi dengan peningkatan aksesbilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar. Pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan terkesan jalan ditempat. Padahal infrastruktur dasar tersebut sangat dibutuhkan sebab menjadi investasi penting yang dapat menyediakan generasi SDM Papua yang unggul di masa mendatang.

Akibatnya pembangunan manusia di Provinsi Papua pada sektor kesehatan dan pendidikan mengalami deselerasi (perlambatan). Hal tersebut tercermin dari menurunnya nilai pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tiga tahun terakhir ini. Tahun 2017 AHH Provinsi Papua hanya bertumbuh 0,03 persen. Nilai tersebut lebih rendah 0,02 persen dari pertumbuhan di tahun 2016 (0,05 persen). Bahkan jauh lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2015 (0,39 persen). Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2017) AHH Provinsi Papua hanya mampu bertumbuh 0,15 persen tiap tahunnya. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian pada periode 2010-2014 mencapai 0,21 persen per tahun. Tak hanya AHH, Indikator HLS pun mengungkapkan hal yang sama. Periode 2014-2017, HLS Provinsi Papua hanya bertumbuh sebesar 1,98 persen per tahun, menurun 1,80 persen bila dibandingkan rata-rata pertumbuhan per tahun pada periode 2010-2014 (3,78 persen).

Oleh sebab itu, pemerintah juga harus memperhatikan dengan serius pembangunan infrastruktur dasar kesehatan dan pendidikan di Papua. Pemerintah jangan hanya berfokus pada agenda peningkatan tingkat perekonomian penduduk saja, melainkan juga perlu mengakselerasi tingkat kesehatan dan pendidikan penduduk di Papua melalui intervensi program pemerintah yang tepat. Intervensi pemerintah di pelayanan kesehatan yang paling tepat adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB) secara signifikan. Menurunkan AKB adalah dengan cara menambah pelayanan terhadap ibu melahirkan saat menjalani proses persalinan (penolong persalinan adalah tenaga kesehatan), pelayanan imunisasi anak secara intensif, hingga peningkatan sanitasi lingkungan tempat tinggal bayi yang bersih dan sehat. Sementara intervensi pemerintah pada pelayanan pendidikan adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah serta menurunkan tingkat putus sekolah di semua jenjang secara bersamaan.

Untuk itu, selain membangun infrastruktur perekonomian, pemerintah juga perlu “mati-matian” menyediakan infrastruktur dasar di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Tak hanya menyediakan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, tetapi pemerintah juga harus menyediakan banyak puskesmas dan sekolah-sekolah di wilayah pedalaman yang masih sangat minim. Masih banyak penduduk di wilayah pedalaman di Papua yang belum dijangkau infrastruktur dasar tersebut. Antusiasme pemerintah pusat dalam membangun Papua saat ini tentu diapresiasi namun harus terus ditingkatkan. Ini perlu dukungan semua pihak.