Menkeu Sri Mulyani Didesak SPS Bebaskan Pajak Kertas

Menkeu Sri Mulyani Didesak SPS Bebaskan Pajak Kertas

PERMOHONAN - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahkan belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu langsung dengannya. (Ist)

SHNet, JAKARTA — Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) lagi-lagi terhambat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dalam surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan Pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan ikhwal No Tax for Knowledge di atas.

“Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” begitu kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, tanpa ada penjelasan detail, dalam rilis yang diterima SHNet, Senin (13/8) malam.

Pengurus SPS Pusat pada 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.

Jauh sebelumnya pada 2008, Pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani, ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, Menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge SPS.


‘No Tax for Knowledge’ pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di Tanah Air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku.

Perjuangan ini tentu punya dasar yang kuat. Sebagai satu-satunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS  meyakini, pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak, tidak akan membuat pundi-pundi keuangan Negara tergerus.

“Justru melalui insentif tersebut, akan mengundang minat baca masyarakat semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya budaya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Ada sisi “intangible advantage” yang luput dari perhitungan Menkeu jika menolak kampanye No Tax for Knowledge penerbit media cetak,” kata Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan.


Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pun mengakui peran penting pers cetak dalam mendukung kampanye besar anti hoax.

“Patut disayangkan jika Menkeu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS Pusat ikhwal No Tax for Knowledge. Padahal ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengkonsolidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya,” terang Asmono.

Padahal, di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, dan bahkan India, insentif atas kertas koran juga diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negara-negara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat. 

“Pada akhirnya, ini soal keberpihakan. Barangkali Menkeu tidak melihat pentingnya memberi keberpihakan pada industri yang tiap tahun menyumbang pajak ke Negara puluhan bahkan mungkin ratusan milyar. Itulah industri pers cetak di tanah air,” jelas Asmono. (Nonnie Rering)