Menjaga Dayak dari Gerusan Ibukota Negara

Menjaga Dayak dari Gerusan Ibukota Negara

Suku Dayak (Ist)

SHNet, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengungkapkan perpindahan ibukota negara ke Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Keputusan presiden itu hanya tinggal menunggu keputusan politik bersama DPR untuk menyusun undang-undang sebagai dasar hukumnya.

Yulius Yohanes, Pengurus Yayasan Damang Batu Internasional, ketika bertemu dengan SHNet di Jakarta, Rabu (28/8) mengatakan pihaknya menyambut dengan sangat baik perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Pulau Borneo tersebut. “Kita sangat menyambut positif. Kita mendukung langkah pemerintah itu dan masyarakat sangat antusias,” kata Yulius.

Yayasan Damang Batu Internasional sangat peduli terhadap kebudayaan Dayak. Yayasan ini memiliki kepengurusan di seluruh Pulau Kalimantan, baik yang menjadi wilayah Indonesia maupun yang menjadi bagian negara Malaysia dan Brunai Darussalam. Pada yayasan ini, Kalimantan dibagi dalam tujuh wilayah provinsi, yakni Provinsi Dayak Tengah, Provinsi Dayak Barat, Provinsi Dayak Timur, Provinsi Dayak Selatan, Provinsi Dayak Utara, Negara Bagian Serawak dan Negara Bagian Sabah.

“Presidium Yayasan Damang Batu Internasional ini diberi kewenangan untuk menentukan personil kepengurusan yang berasal dari provinsi masing-masing. Mereka yang bertugas untuk mengelola dan mendesain tata ruang dalam pembangunan kawasan hutan adat Dayak Damang Batu di Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Dayak Tengah. Di situ lahannya seluas 10.000 hektar dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Dayak Internasional dan Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia,” jelas Yulius.

Otonomi Budaya

Nah, menyikapi perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, kata Yulius, pihaknya ingin negara memperhatikan Kebudayaan Dayak. Suku Dayak berharap pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan otonomi khusus Kebudayaan Suku Dayak. Ingat, bukan otonomi pemerintah, tetapi Otonomi Kebudayaan!

Otonomi Kebudayaan Suku Dayak ini penting, kata Yulius, untuk memastikan Kebudayaan Suku Dayak tidak tergerus oleh perkembangan ibukota negara di kemudian hari.  Kebudayaan Dayak harus dipelihara, dijaga dan dilestarikan dengan aturan hukum. Dengan demikian, Ibukota Negara yang baru nanti, juga menjadi penjaga budaya warisan luhur budaya Dayak dan sebaliknya, orang suku Dayak berkewajiban menjaga Ibukota Negara dengan martabat dan keluhuran budayanya.

Rabu (28/8), Yulius Yohanis bersama Lawadi Nusah dan Aju yang mewakili Yayasan Damang Batu Internasional telah menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menerima mereka dengan baik.  “Ini masukan yang baik. Setidaknya, kita tidak boleh mengulang kesalahan Jakarta. Masyarakat Betawi tergerus hingga tidak nampak di ibukota,” kata Akmal Malik.

Kepada Akmal Malik, Yulius yang juga Ketua Tim Perumus Seminar Internasional dan Ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi 1894 tahun 2019, menyerahkan Dokumen Protokol Tumbang Anoi 2019. Dokumen-dokumen itu adalah hasil Seminar Internasional dan Ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi 1894 tahun 2019 di Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu, Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, 22 – 24 Juli 2019.

“Sekarang pemerintah pusat menunggu konsep yang jelas dari kalangan Suku Dayak. Kita pasti dukung, agar termajinalnya Suku Betawi saat Jakarta jadi ibukota negara jangan sampai terulang di kalangan Suku Dayak di Pulau Kalimantan,” tegas Akmal.

Ia berharap lima provinsi di Kalimantan bisa segara menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Masyarakat Adat Dayak, dan juga masyarakat adat lainnya, demi terjaminnya Kebudayaan Suku Dayak di Kalimantan ke depan. Masyarakat Suku Dayak sendiri harus proaktif dan bersatu, satu suara dalam menyuarakan aspirasinya. Hal itu untuk memudahkan pemerintah menangkap dan memahami apa yang hendak diinginkan dalam konsep otonomi kebudayaan suku Dayak.

“Tiap provinsi di Kalimantan perlu menggelar seminar demi terwujudnya otonomi khusus Kebudayaan Suku Dayak. Kita tunggu aksi nyata dari kalangan Suku Dayak di Kalimantan,” kata Akmal.

Jadi Kekhasan

Selama ini wilayah yang diperkirakan menjadi ibukota negara sebetulnya Kalimantan Tengah. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol (Purn), Dinar, mengatakan jika pemerintah telah memutuskan di Kalimantan Timur, juga tidak ada masalah. “Tetapi, kondisi masyarakatnya yang masih pegang teguh budaya, memang Kalimantan Tengah, dan harus tetap dipertahankan menjadi Pusat Kebudayaan Dayak bersama Provinsi Kalimantan Barat,” tegasnya.

Menurut Dinar, budaya adalah perekat pemersatu paling kuta di kalangan masyarakat Suku Dayak di manapun berada. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, katanya, harus menjadi ajang berbenah bagi kebudayaan Dayak. Ibukota negara yang baru nanti harus dibangun dengan kebudayaan yang kuat.

Ia yakin, pengaruh budaya akan sangat menentukan kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. “Karena budaya sebagai jatidiri sebuah suku bangsa di manapun berada. Dalam mempertahankan budaya Dayak, jangan hanya diidentikkan dengan bangunan fisik, tapi lebih kepada penghayatan nilai-nilai yang ada di dalam Kebudayaan Suku Dayak sebagai filosofi dan acuan etika berperilaku orang Dayak,” tegas Dinar.

Ia mengatakan, Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu di Tumbang Anoi yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kebudayaan Suku Dayak Sedunia, harus segera diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan, demi tetap lestarinya Kebudayaan Suku Dayak. Dalam Protokol Tumbang Anoi 2019, salah satu bunyinya menerima pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan, tapi harus disertai pemberlakuan Otonomi Khusus Kebudayaan Suku Dayak.

Selain diserahkan ke Kemendagri, Protokol Tumbang Anoi 2019 juga sudah diserahkan kepada Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunanan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro. (inno jemabut/aju)