Laode Ida: Ibu Kota Baru, Jakarta Jadi Apa?

Laode Ida: Ibu Kota Baru, Jakarta Jadi Apa?

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida. (ist)

Jakarta-Jakarta diperkirakan akan lesuh secara ekonomi di masa depan, jika ibukota dipindahkan ke Kalimantan. Tapi, pemindahan itu penting untuk pemerataan pembangunan dan kelancaran urusan pelayanan. Demikian Anggota Ombudsman RI, Laode Ida di Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Laode, Presiden Jokowi sudah putuskan ibukota akan pindah ke Kaltim. Diinfokan juga bahwa 2023 nanti sudah akan selesai bangunan fisik atau infrastrukturnya. Diperkirakan presiden pasca Jokowi sudah akan resmi mulai berkantor di ibukota baru itu.

Berita itu, katanya, kendati sebagian masih kurang yakin, dan bahkan rencana pindah saja masih banyak yang tak setuju, namun sudah jadi putusan kepala negara yang rupanya tak akan langkah mundur. Apalagi presiden secara resmi sudah minta kepada anggota parlemen melalui pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2019.

Laode mengatakan,  jika rencana itu berjalan sesuai rencana, maka Jokowi akan miliki legacy khusus yg tak pernah dilupakan warga bangsa ini di masa datang. Akan jadi presiden kedua setelah setelah Presiden Soekarno yang lahirkan Indonesia sebagai bangsa besar membingkai keragaman multi identitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak presiden Soekarno untuk pindahkan ibukota ke Pulau Kalimantan.

“Lalu apa sih urgensinya pindah ibukota?” ujar Laode.  Tentu banyak alasan dengan argumen logisnya sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya aspek keamanan dari kerawanan gempa. Pulau Kalimantan, menurut para ahli geologi, tak miliki patahan lempeng tektonik sehingga dianggap aman dari segi bencana alam atau gempa tektonik.

“Tapi bagi saya, hal yang terpenting adalah dua faktor penting. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan khususnya di kaltim. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga di Pulau Jawa khususnya Jabodetabek akan berkurang,” tuturnya.

Kedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, berurusan di Jakarta terkadang harus pasrah dengan time consuming. Harus pasrah dengan waktu yang terbuang dalam perjalanan.

Faktor kedua ini, kata Laode, sebenarnya mengambil contoh kota pemerintahan di negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, mungkin Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa.

Namun demikian, ada perbedaan antara ibukota pemerintahan Indonesia (nanti) dengan negara-negara persemakmuran itu. Di negara-negara persemakmuran itu kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tetapi untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dan atau kapal laut.

“Sehingga bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar akan ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara. Hal ini akan jadi masalah tersendiri di  kemudian hari,” ujarnya.

Permasalan sekarang, adalah persiapan pindah ibukota dengan target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sektor-sektor lain yang harusnya jadi prioritas.(dt)