Kerjasama BUMDes Antar Desa. Bolehkah?

Kerjasama BUMDes Antar Desa. Bolehkah?

SHNet, JAKARTA – Perkembangan BUMDes kini sangat menggembirakan. Sebanyak 47.000-an BUMDes telah terbentuk di 74.957 desa saat ini. Tak jarang antara BUMDes dari satu desa melakukan kerja sama dengan BUMDes dari desa lainnya.

Tentu hal itu sangat diharapkan terjadi. Kerjasama atau tepatnya sinergi adalah kunci keberhasilan, tak harus bersaing sebagai lawan. Kompetisi tetapi saling mendukung. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Budi Antoro, kepada SHNet, di Jakarta, Rabu (21/8) mengatakan tidak ada desa yang tidak membutuhkan kehadiran desa lainnya.

Dalam mengembangkan BUMDes pun demikian halnya. Bisa saja satu desa mengembangkan satu produk, tetapi bahan baku produk tersebut bisa saja dipasok juga dari desa lain. Nah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Dalam Permendagri itu diatur soal kerja sama antara BUMDes dari desa yang berbeda. “Tidak bisa BUMDes dari satu desa bekerja sama dengan BUMDes dari desa lain tanpa ada kerja sama antara kedua desa. Ada kerja sama antara desa, baru bisa kerja sama antara BUMDes,” tegas Budi Antoro.

Ia menjelaskan, untuk bisa lakukan kerjasama harus didahului dengan musyawarah desa. Hal itu karena menyangkut keseluruhan kepentingan desa. “Tidak bisa BUMDes kerja sama dengan BUMDes dari desa lain tanpa ada kerja sama desanya. Kan ada kerja sama antara negara, tidak bisa ada negara dalam negara. Begitu juga soal kerja sama antara BUMDes,” katanya.

Budi Antoro mendorong agar kerja sama antara desa ditingkatkan. Dengan demikian kerja sama antara BUMDes juga bisa berjalan dengan baik.

Ada juga BUMDes yang ingin bekerja sama tetapi mereka dari kabupaten yang berbeda. Ia menjelaskan, penyelesaiannya adalah dilakukan kerja sama antara daerah kabupaten. Ia mengatakan, hal seperti itu terlihat kecil dan sederhana, tetapi memiliki implikasi yang besar dalam tata kelola pemerintahan. (ino)