Jauhkan BUMDes dari Gerogotan Kelompok Radikal

Jauhkan BUMDes dari Gerogotan Kelompok Radikal

Ist

SHNet – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah pilar ekonomi Indonesia saat ini, di samping koperasi dan UKM. BUMDes kini terus berkembang. Jumlah terus meningkat dan kualitasnya makin membaik.

Hal itu tak terlepas dari peran dana desa dalam APBN. Dari 74.957 desa, menurut Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, sebanyak 64 persen di antaranya sudah memiliki BUMDes. Artinya, sekarang sudah ada sekitar 47.000-an BUMDes seluruh Indonesia.

Jumlah itu pasti akan terus meningkat. Alokasi dana desa dalam APBN pun terus meningkat. Dalam RAPBN 2020, alokasi dana desa meningkat sebesar Rp 2 triliun. Dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun. “Dana yang akan masuk ke desa akan terus bertambah. Tentu dana itu harus dikelola dengan baik agar benar-benar bermanfaat,” kata Taufik Madjid dalam diskusi “Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa” di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dana desa selama ini diperuntukan dua hal, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan mengungkapkan kalau konsentrasi dana desa ke depan akan digeser. Pembangunan infrastruktur dasar diharapkan sudah beres, tinggal menjaga dan melanjutkan yang belum tuntas. Karena itu, konsentrasi dana desa mengarah ke pemberdayaan untuk meningkatan kemampuan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.

Basis utama negara ini adalah kampung/desa. Manusia dan ekonominya harus dibangun di desa. Karakter orang-orangnya harus dibentuk di desa. Desa harus menjadi sentral, pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, desa yang mengepung kota, desa yang menopang daya tahan dan daya hidup kota. Bukan sebaliknya.

Menurut Taufik Madjid, APBN memang mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 1 miliar/tahun. Namun, masih ada sumber dana lain yang masuk ke desa. Jika ditotal, dalam setahun setidaknya ada Rp 3 miliar dana yang dikelola desa dalam setahun. Nah, kalau saja semua desa mengelola setidaknya satu BUMDes dengan total asset Rp 1 miliar, tidak ada satu BUMN pun di negeri yang bisa mengalahkan total asset BUMDes jika disatukan. 74.957 dikali Rp 1 miliar.

Taufik Madjid (ist)

Kembali ke Desa

Karena itu, Taufik mengajak generasi milenial untuk kembali ke desa dan mengelola BUMDes. Saat ini tidak banyak anak muda yang tertarik masuk ke BUMDes karena tidak siap hidup di desa. Kapasitas aparatur desa untuk mengelola dana desa yang cukup besar masih belum mumpuni. “Ini yang repot!” tegasnya.

Rais Suriyah PBNU, Ahmad Ishomuddin, pada kesempatan yang sama, mengatakan keberadaan BUMDes di desa-desa harus dijaga dengan baik. Kecurigaan bahwa sejumlah BUMN disusupi oleh kelompok intoleran jangan sampai terulang di BUMDes. “Jangan sampai BUMN dan juga BUMDes itu jadi ATM untuk meruntuhkan NKRI,” tegas Ishomuddin.

Ishomuddin memiliki pengalaman tersendiri bagaimana kelompok intoleran dan radikal masuk ke lembaga pendidikan. “Anak saya masuk sekolah di MA. Sebelum masuk kelas, ketrampilan dipertontonkan penyiksaan ISIS dan lain-lain. Saya memprotes ke sekolah tapi tapi tak selesai-selesai. Anak saya kemudian saya keluarkan. Ini bahaya sekali,” katanya.

Sulit membayangkan jika BUMDes yang tujuannya untuk membangun masyarakat desa, agar orang kembali ke desa, membangun kampung halaman, justeru sudah lebih dahulu dikuasi kelompok radikal. Karena itu, Big Data BUMDes menjadi sangat perlu ke depan, agar BUMDes tidak menjadi area baru bercokolnya radikalisme di Indonesia.

Digitalisasi BUMDes, berikut pengelola dan produknya penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Tidak untuk mengekang, tetapi untuk memantau semua perkembangan, apa yang terjadi dengan alur penggunaan keuangan negara.

Komisaris PT Adhi Karya, Fadjroel Rachman, mengatakan sejak pemberintah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), tidak ada seorang pun anggotanya yang bertobat. Mereka hanya mengganti nama dan di berbagai daerah diberi nama berbeda-beda. Keberadaan UU Ormas yang menjadi dasar pembubaran HTI, perlu ada tindak lanjut. “Tetapi hulunya yang paling penting. Perlu ada pasal dalam UUD 1945 bahwa Pancasila harus jadi sumber dari segala sumber hukum!” tegas Fadjroel.

Radikalisme di BUMN, Kementerian/Lembaga, BUMDes, kata Fadjroel,  adalah ujung karena hulunya mengunci dengan tegas dan ketat. Ia berharap, Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya akan menjadi panglima perang yang garang untuk melawan terorisme, kelompok radikal dan intoleran. Dengan demikian, kekhawatiran BUMN, BUMD, BUMDes, Kementerian/Lembaga menjadi ATM untuk menggerogoti keutuhan negara bisa diberantas. (inno jemabut)