Desa Harus Jadi Garda Terdepan Berantas Narkoba

Desa Harus Jadi Garda Terdepan Berantas Narkoba

Ist

SHNet, JAKARTA – Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba kini menjadi sangat penting. Apalagi dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi kewenangan kepada desa untuk membina masyarakat desa untuk mendapat pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa.

Selain itu, peredaran narkoba dari negara lain juga kini tidak lagi masuk melalui pos-pos resmi lintas batas negara. Sebaliknya melalui desa-desa terpencil di perbatasan yang jauh dari jangkauan penegak hukum. Di daerah seperti itu, peran perangkat desa sangat menentukan.

Demikian disampaikan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Direktorat Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Budi Antoro, di Jakarta, Rabu (21/8). “Desa ini punya wewenang untuk berantas narkoba. Sekarang narkoba masuk desa. Ya, desa harus diberdayakan dan menjadi yang paling depan untuk memberantasnya,” tegas Budi Antoro.

Ia juga menjelaskan, kewenangan pemerintah desa untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan tertib juga juga dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dianggarkan dalam APBDesa.

Dalam pelaksanaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, kata Budi Antoro, bisa melibatkan semua unsur perangkat desa. Di antaranya PKK, Posyandu, RT/RW, tokoh agama, karang taruna dan tokoh masyarakat. “Nah, peran PKK ini sangat penting. Biasanya kalau perempuan yang atasi masalah, lebih ampuh,” ujarnya. (ino)