Bupati SBB Buka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bupati SBB Buka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SOSIALISASI - Bupati SBB, Yasin Payapo (kedua dari kiri) usai membuka Kegiatan Sosialisasi SPBE, yang diikuti 37 Kepala OPD dan 38 Peserta perwakilan dari masing-masing OPD di lingkup Kabupaten SBB. (Dok/SHNet)

SHNet, PIRU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SBB menggelar kegiatan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Ruang Aula Gedung Hatutelu Piru, Rabu (28/8/19).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Seram Bagian Barat Drs.M Yasin Payapo M.Pd, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Bambang Dwi Anggoro S.sos, M. Eng, CEH dan Staff Ika Kartika, Plh Sekretaris Daerah H.SY. Silawane, SH.M.Si, beberapa Kepala OPD di Lingkup Kab.SBB, serta Peserta Kegiatan Sosialisasi SPBE.

Kegiatan Sosialisasi SPBE dibuka oleh Bupati seram bagian Barat, dan diikuti 37 Kepala OPD dan 38 Peserta perwakilan dari masing-masing OPD di lingkup Kabupaten SBB. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi terkait Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Dalam sambutannya, Bupati SBB Drs. M. Yasin Payapo menyampaikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Seram Bagian Barat pada kenyataannya telah diwujudkan dalam berbagai aspek, seperti penerapan aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan atau SIMDA, aplikasi kepegawaian atau SIMPEG dan sebagainya.

“Hal ini masih tahap awal dan perlu banyak proses dalam bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan sumber daya manusia ASN di bidang TIK, tata kelola dan faktor pendukung SPBE lainnya. Olehnya itu upaya-upaya konkrit dan berkelanjutan bagi penyelesaian permasalahan di atas sudah saatnya menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi “Kasi Bae SBB” demi peningkatan kesejahteraan di Bumi Saka Mese Nusa tercinta”, kata Yasin Payapo.

Bupati juga berharap sinergitas dan soliditas yang baik antar perangkat daerah dan semua pemangku kepentingan, dapat menaikan status SPBE Kabupaten Seram Bagian Barat, dari yang sekarang predikat kurang menjadi cukup atau baik di tahun depan.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Bambang Dwi Anggoro yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

“Kita sudah mengevaluasi implementasi E-Goverment di SBB, sekarang kita melakukan percepatan implementasi serta perbaikan-perbaikannya,” kata Bambang.

Ia juga menjelaskan, melalui Perpres yang baru ini, Presiden mengamanahkan mulai melakukan pengketatan belanja infrastruktur secara masif di semua OPD. Untuk kebutuhan penyediaanya disentralisasi atau dikoordinir oleh Dinas Kominfo sehingga OPD bisa fokus pada tusinya, tidak lagi disibukkan dengan pengadaan infrastruktur dan membangun aplikasi masing-masing yang berdampak pada pemborosan serta data dan layanan tidak terintegrasi.  (Nonnie Rering)