Akmal Malik, Mantan Kepala Desa yang Kini Mengurus Otonomi Daerah

Akmal Malik, Mantan Kepala Desa yang Kini Mengurus Otonomi Daerah

Akmal Malik, Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

SHNet – Tahun 1994, di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ada dua kepala desa yang terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Kedua kepala desa ini tidak kuat menghadapi tekanan warga atas tuduhan tidak transparan mempergunakan dana IDT (inpres desa tertinggal). “Dana desa” kala itu.

Warga desa menuntut transparansi, kepala desa kewalahan. Namun, warga desa tidak ada yang mengajukan diri sebagai pengganti kepala desa yang mengundurkan diri.

Di kecamatan itu terdapat 46 desa. Salah satu desa yang kepala desanya mengundurkan diri adalah Desa Barangan. Desa itu bersama satu desa lainnya, banyak didiami oleh mantan tahanan politik karena dituduh ikut organisasi terlarang oleh rezim Orde Baru. Mereka sangat kritis dan berani serta suka berdiskusi tentang macam-macam hal.

Kebetulan di Kecamatan VII Koto ada pemuda tangguh dan berani. Akmal Malik namanya. Ia lahir di Pulau Punjang, 16 Maret 1970. Belum menikah saat itu. Baru selesai sekolah Diploma III Ilmu Pemerintahan di STPDN Jatinangor, Jawa Barat (1993).

Camat VII Koto pun menunjuknya menjadi pejabat sementara (Pjs) kades di Barangan. Ia ditantang untuk menjawab tuntutan transparansi penggunaan dana IDT. “Saya ditantang. Saya bilang, saya siap hadapi,” kata Akmal mengenang masa itu. Dengan mantap ia mengiakan penugasan dari Camat VII Koto.

Pada awal bertugas di jabatan itu, Akmal mempelajari apa sebetulnya yang diinginkan warga desa. Ternyata masalah uang IDT. Suatu hari, ketika dana IDT dicairkan, ia mengajak dua orang kepala dusun di desa itu untuk bersama-sama ke Bank BRI terdekat, mengambil uang di buku tabungan desa. Mereka mengambil dana IDT yang besarannya Rp 4,5 juta, sesuai alokasi dana IDT/tahun masa itu.

Setelah dana diambil, ia kemudian mengumpulkan warga di Balai Desa. Uang sebanyak Rp 4,5 juta ia letakan di tengah balai dan disaksikan oleh seluruh warga yang hadiri. “Ini dananya, lihat dan hitung jumlahnya,” ujar Akmal kepada warga.

Setelah semua warga menyaksikan fisik uang itu, ia lalu menjelaskan bahwa dengan dana itu tidak mungkin semua program di satu desa dijalankan bersamaan. Kalau dibagi-bagi perkampung dana itu tak akan cukup. Karena itu, alokasi dana pertahun perlu digilir. Tahun sekian untuk kampung A, tahun sekian untuk kampung B, dan seterusnya.

Warga desa kompak setuju. “Lah, ternyata warga hanya ingin ada transparansi. Mereka ingin tahu berapa sebetulnya uangnya, lalu untuk apa saja,” katanya.

Cara Akmal Malik menyelesaikan masalah desa berikut penggunaan dana IDT itu menjadi cerita yang tersiar ke sejumlah desa lain di Kabupaten Padang Pariaman. Ia pun terpilih menjadi kepala desa terbaik dan mendapat penghargaan dari bupati setempat. Sebagai hadiah, ia dijanjikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, mengambil program Strata I (S1).

Tahun 1996-1998, Akmal dikirim studi Manajemen Pembangunan ke Istitut Ilmu Pemerintahan (IIP). “Semasa kuliah ini, saya aktif menulis, di koran lokal dan juga nasional. Rupanya, tulisan-tulisan saya dilirik sama pemerintah propinsi (Sumatera Barat),” katanya. Karena itu, usai melanjutkan studi, Akmal ditarik oleh Bappeda Sumatera Barat untuk menjadi kepala biro.

Namun, Akmal terlanjur senang untuk kuliah. Hanya sebentar menjadi kepala biro, ia memutuskan ikut program beasiswa jurusan Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), 2000-2002. Otomatis ia kehilangan jabatan kepala biro. “Begitu saya selesai kuliah, jabatan itu kan pasti sudah diisi orang lain. Saya pun pulang jadi Kabag Bina Agama. Hahahaha… studi manajemen, mau urus bina agama,” katanya.

Ujian Ideologi

Namun, di Kabag Bina Agama itulah Akmal benar-benar ditempa secara idelogis. Ia mengalokasikan dana pembinaan agama (DPA) secara merata dan proposional kepada semua agama. Dinas Agama Katholik Sumatera Barat, misalnya, bisa mengirimkan perwakilan di kegiatan Fesparawi (Ferstival Paduan Suara Gerejawi) di luar daerah dengan menggunakan dana APBD, demikian juga yang beragama Hindu, Kristen, Budha.

“Tidak besar, hanya Rp 200 juta untuk yang Katholik, Rp 150 juta untuk Hindu, tapi saya alokasikan dan itu untuk pertama kali ada dana seperti itu,” katanya. Banyak warga Sumatera Barat menolak kebijakan Akmal itu. Namun, ia kokoh pada pendiriannya. Baginya, Sumatera Barat tak hanya Islam, tapi juga agama-agama lain yang harus mendapat hak yang sama.

Ia adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat yang hingga kini berdiri kokoh dan megah. Namun, ia mengenang kalau diawal pembuatan masjid itu, pro dan kontra atas desainnya sangat keras. Desain masjid itu adalah hasil sayembara yang jurinya berasal dari ulama, tokoh-tokoh ormas Islam dan perwakilan DPRD.

“Setelah hasil sayembara ada dan masjid dibangun, banyak yang bilang, ini bukan masjid, tapi studio karena bentuknya kotak. Waduh, saya kan hanya ikut hasil sayembara,” katanya. Anggota Nahdlatul Ulama (NU) juga berhasil membawa Sumatera Barat masuk tiga besar MTQ 2008. Sejak tahun itu juga ia memberi ansuransi kepada 250 ulama se-Sumatera Barat, setiap tahun.

“Bagi saya, membangun daerah bukan masalah agama. Kita harus bangun semuanya secara sama,” tegasnya.

Jadi Plt Dirjen Otda

Semenjak April 2011, Akmal Malik pindah ke Jakarta, memulai lagi karir bikrokratnya dari awal di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Saya jadi staf lagi, mulai lagi dari bawah dan ikut seleksi lagi,” katanya. Akmal sabar dan tekun menjalankan tugasnya. Bagi Akmal, kedua hal itu sangat penting dalam bekerja.

Tahun 2014, kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya ini dipercaya menjadi salah satu kepala bagian di direktoratnya. Dua tahun di situ, Akmal lolos tes untuk menjadi Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, yang mengawal kebijakan strategis pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Sejak 2018 lalu, Akmal dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menjadi pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Saya ini sesuai perintah atasan saja. Saya adalah anak buah, apa kata atasan itu yang saya jalankan. Saya birokrat yang jalankan kebijakan,” kata Akmal soal rahasianya dalam menjalankan tugas.  (inno jemabut)