UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Investasi

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Investasi

SHNet, JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah Air. Alasannya, ada beberapa pasal yang krusial yang berpotensi menjadi penghambat, apalagi jika sudah diundangkan, akan mengikat semua pihak.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali mengingatkan agar investasi ke dalam negeri dipermudah dan berbagai penghalang baik regulasi dan birokrasi harus dipangkas.

“Kami dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) meminta DPR dan Pemerintah yang tengah membahas RUU Pertanahan ini untuk mengundang kami sebagai organisasi yang menaungi berbagai asosiasi pengusaha dan menyuarakan kepentingan pengusaha. Sinkronisasi antara regulasi dan dunia usaha sangat penting. Jangan sampai apa yang diinginkan UU tersebut bertabrakan dengan realitas dunia usaha,” tegas Ketua KADIN, Rosan P Roselani di Jakarta, Rabu (10/7).

Ia mengatakan, UU Pertanahan sangat penting mengingat regulasi itu menyangkut berbagai aspek, dan bersinggungan langsung dengan kalangan dunia usaha. Karena itu ada sekitar sembilan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Kawasan Khusus (KEK), asosiasi pertambangan dan sebagainya yang menulis surat ke KADIN  dan memberikan berbagai masukan mengenai RUU Pertanahan tersebut.

Menurutnya, KADIN telah mengirim surat  kepada Ketua DPR yang isinya meminta kepada Komisi II DPR yang membahas RUU Pertanahan untuk dapat menerima masukan dari KADIN secara langsung sehingga bisa menjelaskan dari sisi dan perspektif KADIN.

Dalam surat  tertanggal 4 Juli 2019 tersebut KADIN  juga memohon kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan ini mengingat RUU tersebut perlu dibahas secara mendalam dan perlu mendapat masukan-masukan langsung dari kalangan dunia usaha/KADIN. “Jadi pokok-pokok pikiran KADIN untuk RUU Pertanahan ini sangat penting,” katanya.

Reduksi Iklim Usaha

Rosan mengatakan, semua pihak harus melihat ke depan, bagaimana dunia usaha bisa berkembang maju seperti harapan Presiden Jokowi dan tentunya harapan semua orang. Oleh karena itu, jangan sampai membuat aturan/UU yang memberatkan kalangan dunia usaha.

“Pada aturan tertentu, draft RUU ini malah memperkecil ketentuan kawasan, karena mungkin belum mendapat masukan-masukan yang komprehensif dari kalangan dunia usaha,”katanya.

Rosan menekankan sebuah UU, dalam kaitan ini pembahasan RUU Pertanahan, nantinya malah mereduksi perkembangan dunia usaha di Indonesia yang ingin menarik investasi asing lebih besar. Hal itu karena banyak pagar penghalang. “Jika penghalang atau hambatan berasal dari UU itu celaka. Selama ini ada anggapan birokasi ikut menghambat dan pemerintah sudah bertekad memangkas berbagai aturan penghalang, lalu kini akan muncul UU yang berpotensi menghambat. Nah, karena itu pembahasan RUU Pertanahan ini jangan tergesa-gesa dan perlu masukan langsung dari pihak yang sangat terkait, termasuk dari KADIN,”tegasnya. (ino)