Tingkatkan Layanan, Jamkrindo Syariah Kerjasama dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri

Tingkatkan Layanan, Jamkrindo Syariah Kerjasama dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri

Pt Penjaminan Jamkrindo Syariah dan 14 lembaga keuangan menandatangani MoU dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. (Ist)

SHNet, Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah bersama 13 lembaga menandatangani krjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan layanan pada nasabah. Selain itu, untuk akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , data kependudukan dan KTP elektronik.

Naskah kerjasama ditandatangani oleh Plt Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Gatot Suprabowo dan Direktur Operasioanl Achmad Sonhadji, perwakilan pimpinan perusahaan dari lembaga pengguna serta Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, kemarin.

Dengan adanya kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ini, maka terdapat 3 jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, yaitu: akses data perseorangan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka verifikasi data calon nasabah dan/atau nasabah, pemadanan database nasabah masing-masing lembaga keuangan sehingga database masing-masing lembaga keuangan bisa semakin akurat, dan terakhir akses pemanfaatan data melalui penggunaan perangkat pembaca KTP-el guna verifikasi keaslian KTP-el setiap nasabah dan/atau calon nasabah.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, “Di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan dokumen kependudukan dan layanan perbankan, sementara lembaga keuangan pun di sisi lain sangat membutuhkan jaminan keamanan serta akurasi data dalam memberikan layanan perbankan. Kerjasama ini memberikan dampak positif baik untuk negara dan lembaga keuangan. Bagi negara kerjasama ini membantu melengkapi serta meningkatkan akurasi serta memperkaya basis data kependudukan, sementara lembaga keuangan mendapatkan keamanan, keakuratan serta kemudahan dalam verifikasi data penduduk”.

Terhitung sampai dengan 16 Juli 2019, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekeman KTP-elektronik telah mencapai 98.93%, dan Hingga saat ini sebanyak 1.227 lembaga telah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil. Dengan melihat dua capaian tersebut maka kami optimis cita-cita besar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan ekosistem nasional sadar administrasi kependudukan segera dapat terwujud. (Stevani Elisabeth)